Ini Penjelasan Michael Buehler Soal Pelobi Indonesia di AS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Data tentang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Sumber : Michael Buehler

    Data tentang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Sumber : Michael Buehler

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar politik di School of Oriental and African Studies Universitas London, Michael Buehler, menegaskan bahwa informasi yang ditulisnya dalam blog "Waiting in the White House Lobby" di situs New Mandala, mengenai keberadaan pelobi Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, memiliki dasar yang kuat.

    Informasi itu, kata Buehler, didasari dokumen registrasi lobi yang ada di arsip Departement Kehakiman Amerika Serikat. "Semua dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman tersedia (secara terbuka) di sini," kata Buehler dalam email kepada Tempo, Ahad 8 November 2015.

    Dalam dokumen tersebut, kata Buehler, tercatat pihak yang mendaftarkan (registrant) upaya lobi itu adalah R&R Partners, Inc. dengan nomor registrasi 6229 dengan nama pokok asing (foreign principal) Pereira International PTE LTD yang beralamat di 80 Raffles Place OUB Plaza 1 Singapura.

    Pada dokumen itu, Buehler menekankan bunyi poin sembilan. Di poin itu dijelaskan bahwa kesepakatan yang dilakukan pihak R&R Partner dan Pereira sebagai konsultan eksekutif pemerintah Indonesia," katanya.

    Pada bagian tersebut pula, kata Buehler, dijelaskan bahwa tugas R&R Partner adalah  mengkomunikasikan kepentingan pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat yang berfokus pada masalah keamanan, perdagangan, dan ekonomi. Mereka juga bertugas mengatur pertemuan dengan anggota kongres dan staf mereka serta Departemen Kehakiman. Selain itu, R&R Partner juga bertugas menjajaki peluang Presiden Joko Widodo berpidato pada sesi gabungan Senat dan Kongres AS. Selama ini hanya sedikit pemimpin dunia yang mendapat kesempatan berpidato di joint session semacam itu.

    Buehler juga menegaskan bahwa dokumen registrasi lobi itu adalah dokumen terbuka yang bisa diakses siapa saja dari website Departemen Kehakiman.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.