Jusuf Kalla Dukung Ahok Terbitkan Peraturan Larangan Demo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menerbitkan aturan larangan demonstrasi. Larangan itu rencananya diberlakukan di tempat-tempat tertentu.

    Ahok menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Aturan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

    "Dalam undang-undang unjuk rasa, memang ada beberapa tempat yang tidak boleh, termasuk Istana Negara, itu tidak boleh," kata Kalla di kantornya, Selasa, 3 November 2015. "Jadi apa yang disampaikan semuanya mengacu pada undang-undang tentang unjuk rasa itu."

    Kalla mengatakan bukan berarti aturan itu mengebiri hak masyarakat menyampaikan pendapat. Aturan itu hanya melarang demonstrasi di depan Istana Negara. Tapi di tempat lain, seperti Gedung Parlemen, Parkir Timur Senayan, Silang Selatan Monumen Pancasila, masih dibolehkan.

    Setelah diterbitkan, Kalla mengatakan, aturan itu memerintahkan aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku demonstrasi di depan Istana Negara. "Kalau ada demo, siapa saja menguasai seluruh jalan, itu tidak boleh juga karena mengganggu orang lain. Undang-undangnya sudah ada, yaitu UU tentang Lalu Lintas."

    Dalam peraturan tersebut dijelaskan demonstrasi hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan, yakni Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional. Istana Negara merupakan tempat terlarang untuk demonstrasi massa. Waktu penyampaian pendapat dibatasi, yaitu dari pukul 06.00 hingga 18.00.

    REZA ADITYA

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.