Pemakaian Harus Transparan, 75 Persen Dana Desa di Aceh Cair

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang Rupiah. TEMPO/Imam Sukamto

    Ilustrasi mata uang Rupiah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Banda Aceh - Sekitar 75 persen gampong (desa) di Kota Banda Aceh telah mendapatkan pencairan dana tahap pertama. Perangkat gampong diminta segera melaksanakan program pembangunannya.

    Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh Purnama Karya mengatakan saat ini sudah 70 gampong yang mencairkan dana desa. “Sisanya 30 gampong lagi diperkirakan akan cair pada akhir bulan ini,” katanya saat rapat bersama para keuchik (kepala desa) di Banda Aceh, Senin, 2 November 2015.

    Dana yang diterima masing-masing gampong beragam pada kisaran Rp 100-120 juta. Gampong yang nantinya sudah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) 40 persen, dapat segera menyiapkan proses pencairan tahap kedua.

    Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal meminta kepada seluruh keuchik segera dapat melaksanakan programnya. "Gampong yang dananya sudah dicairkan segera merealisasikan pembangunan, waktu tinggal satu setengah bulan lagi," ujarnya.

    Bagi gampong yang belum mencairkan dananya, diharapkan dapat segera melengkapi syarat untuk proses pencairan.

    Illiza menambahkan, pelaksanaan pembangunan gampong haruslah dilakukan sesuai aturan dan mengutamakan transparansi. Kalau semua keuchik mengedepankan transparansi dalam pembangunan gampong, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. “Kemudian akan disusul dengan kontribusi dari masyarakat terhadap pembangunan gampong.”

    Meski sedikit terlambat dari daerah lain, Illiza melihat proses pencairan dana Desa di Banda Aceh dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan. Ini perlu dilakukan agar tidak mengalami masalah hukum di kemudian hari. "Terlambat sedikit kan gak apa-apa, yang penting sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku," ujarnya.

    ADI WARSIDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.