Soal Hukum Kebiri, Yasonna: Bukan Dibuang Itunya, tapi...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah masih mempersiapkan peraturan ihwal hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak atau pedofil. "Bukan dibuang itunya, tapi dikurangi hormon jahatnya," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senin, 26 Oktober 2015.

    Menurut Yasonna, cara menghilangkan hormon jahat itu adalah disuntik. Langkah itu, ujar dia, sudah dilakukan terhadap pedofil di beberapa negara, dan kehidupan orang tersebut kembali normal. "Jadi tidak benar bahwa kebiri membuang bagian dari tubuh dan melanggar hak asasi manusia."

    Yasonna menuturkan langkah itu dilakukan pemerintah karena kehidupan pedofil mengerikan. Pemerintah, kata dia, ingin masa depan anak-anak tidak hancur dengan perilaku pedofil. "Ini hukuman keras, tapi jangan diasumsikan kebiri zaman dahulu yang membuang itunya," ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bagi pelaku kejahatan anak, khususnya kekerasan seksual.

    "Hukum formal yang ada belum memberi efek jera. Itu salah satu faktor kekerasan masih terus berulang," ujarnya di kompleks Istana Presiden, Selasa, 20 Oktober 2015.

    Dia mengusulkan perpu tersebut berisi hukuman tambahan yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku melalui kebiri. Penerbitan perpu diperlukan karena akan memakan memerlukan waktu lama jika menggunakan revisi undang-undang.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.