Ridwan Kamil Minta Ojek Pangkalan dan Ojek Online Akur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Spanduk penolakan yang ditujukan kepada Go-Jek dan Grab Bike terpasang di kawasan Kalibata City, Jakarta, 8 Juli 2015. Spanduk protes tersebut karena pengemudi ojek reguler merasa terusik akan kehadiran Go-Jek dan Grab Bike TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Spanduk penolakan yang ditujukan kepada Go-Jek dan Grab Bike terpasang di kawasan Kalibata City, Jakarta, 8 Juli 2015. Spanduk protes tersebut karena pengemudi ojek reguler merasa terusik akan kehadiran Go-Jek dan Grab Bike TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku prihatin terhadap pertikaian yang terjadi antara pengemudi Go-Jek dan ojek pangkalan di Panyileukan, Cibiru, Kota Bandung, Kamis, 21 Oktober 2015.

    Menurut Ridwan Kamil, untuk mendamaikan, kedua belah pihak akan dipanggil secepatnya. "Secepatnya saya panggil dua perwakilannya. Pada dasarnya, menurut saya, kalau yang Go-Jek ini tidak ada konflik aturan, yang ada itu masalah komunikasi dan isu sosial. Kalau isu sosial tinggal didamaikan saja diberi edukasi," kata Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, Jumat, 23 Oktober 2015.

    Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan ihwal pemukulan, dia tidak akan ikut campur. Menurut dia, proses hukum harus tetap ditegakkan.

    "Kalau urusan penganiayaan saya kira diserahkan ke kepolisian, kalau sifatnya kriminal ya, diurus secara hukum saja, tapi kalau pendamaiannya saya upayakan mediasi saja antardua kelompok itu," ujar dia.

    Ridwan Kamil mengimbau agar kedua belah pihak saling menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarki. "Mari saling menahan diri, tidak boleh melakukan kriminal. Kalau tidak suka atau tidak setuju, tidak boleh melakukan kekerasan fisik. Semua bisa dimusyawarahkan. Kalau perlu saya turun jadi penengah, saya lakukan," katanya.

    Pada Kamis, 22 Oktober 2015, puluhan pengemudi ojek online, Go-Jek, menyambangi kantor Kepolisian Sektor Panyileukan Kota Bandung. Aksi tersebut dilakukan setelah salah satu rekannya diduga dipukuli oleh sopir ojek pangkalan di Jalan Manisi, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

    Kepolisian Resor Kota Besar Bandung akan mempertemukan layanan ojek online Go-Jek dan ojek pangkalan yang tersebar di Kota Bandung pada Senin mendatang. Pertemuan tersebut tercetus setelah terjadi bentrokan antara Go-Jek dan ojek pangkalan di Jalan A.H. Nasution Kota Bandung, Kamis, 22 Oktober 2015.

    Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol sangat menyesalkan kejadian bentrokan antara Go-Jek dan ojek pangkalan itu. Ia mengatakan, Wali kota Bandung bersama dengan para pemangku kebijakan lainnya akan segera mencari solusi agar konflik antara sesama pelayan jasa transportasi tersebut tidak berkepanjangan. "Nanti akan kita cari solusinya bersama-sama. Kami imbau Gojek dan ojek pangkalan untuk sama-sama menahan diri," ujar Angesta di jalan A.H. Nasution, Kamis, 22 Oktober 2015.

    Sementara itu, Ketua Paguyuban Angkutan Roda Dua Kota Bandung Kukuh Rian mengatakan peristiwa kemarin merupakan buntut dari kekesalan sopir ojek pangkalan terhadap Go-Jek. Menurutnya, selama Go-Jek mulai beroperasi di Kota Bandung, sopir ojek pangkalan merasa usaha mereka terganggu. Banyak penumpang yang lebih memilih menggunakan Go-Jek. "Ini masalah perut. Banyak sopir ojek pangkalan yang penghasilannya menurun," kata dia.

    Menurutnya, hingga saat ini di Kota Bandung, tercatat ada lebih dari 6.800 masyarakat menggantungkan hidupnya menjadi sopir ojek pangkalan. Ia berharap pertemuan nanti dapat memberikan solusi bagi nasib ribuan sopir ojek pangkalan di Kota Bandung. "Tapi, pasti nanti ada solusi terbaik. Kami berharap, Go-Jek dan ojek pangkalan saling bersinergi. Dan tidak ada perusakan etika," kata Kukuh.



    PUTRA PRIMA PERDANA | IQBAL T. LAZUARDI S

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.