TEMPO.CO, Padang - Presiden Joko Widodo meminta daerah untuk segera mencairkan dana desa agar pembangunan infrastruktur segera berjalan.
"Dana desa yang telah dikirim ke daerah harus segera direalisaiskan untuk pembangunan fisik," ujarnya saat mengunjungi Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis, 8 Oktober 2015.
Pencairan dana desa itu, kata Jokowi, agar terjadi perputaran ekonomi daerah. Apalagi, jika bahan material yang digunakan dibeli dari wilayah setempat. Sehingga terjadi perputaran uang di daerah tersebut.
"Seperti batu kerikil atau semen untuk membangun gedung atau jalan di desa tidak didatangkan dari daerah lain, tapi dibeli dari wilayah setempat sehingga uangnya berputar," ujarnya.
Jokowi bersama rombongan meninjau pembangunan gedung pendidikan seni budaya atau laga-laga. Sumber anggarannya berasal dari dana desa sebesar Rp 45 juta dan dana swadaya Rp 22 juta.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan 53 persen dana desa tahap pertama dan kedua sudah disalurkan ke desa-desa.
"Untuk tahap pertama dan kedua ini masih ada 27 persen yang masih di kabupaten dan kota," ujarnya kepada Tempo di Bukittinggi saat ikut dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Sumatera Barat, Kamis, 8 Oktober 2015.
Menurut dia, rata-rata yang masih di kas kabupaten dan kota itu berada di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian Timur. Kendalanya, kata Marwan, berada di kepala daerah. Meskipun kementerian sudah berupaya mendorong bupati dan wali kota untuk segera mencairkan. "Bupati dan wali kota sudah kita surat dan telepon. Kuncinya itu sama mereka," ujarnya.
ANDRI EL FARUQI
