DPR Bikin Proyek Rp 2 Triliun, tapi Tolak Gedung Baru DPD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. Acara ini diikuti oleh 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD, dengan total anggaran sekitar Rp.16 miliar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suasana Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. Acara ini diikuti oleh 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD, dengan total anggaran sekitar Rp.16 miliar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana Dewan Perwakilan Daerah yang akan membangun gedung baru senilai Rp 900 miliar. DPR merasa, dengan jumlah anggota senator daerah yang hanya 130-an orang, tidak perlu dibangun gedung mewah di Kompleks Parlemen Senayan.

    "Tidak representatif bila ingin membangun gedung baru," kata anggota Komisi Hukum DPR, Erma Ranik, saat rapat pembahasan rancangan anggaran dan kegiatan Sekretariat Jenderal DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 21 September 2015.

    Padahal DPR sendiri ikut mengusulkan pembangunan tujuh proyek baru di kawasan parlemen. Total proyek gedung baru DPR mencapai Rp 2 triliun, yang dianggarkan secara multiyears. Erma membantah bila DPR berlaku tidak adil.

    "Ini, kan, berdasarkan kebutuhan. Kami yang di DPR butuh gedung yang bisa menunjang kinerja," ujar Erma. "Anda bisa main sendiri ke ruangan saya. Itu kecoanya banyak. Staf saya juga berdesak-desakan di tengah tumpukan berkas."

    Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto menyayangkan sikap DPR yang menolak gedung baru DPD. Menurut dia, dari lembaga negara yang lahir pada era Reformasi, hanya DPD yang belum memiliki gedung sendiri. "Sementara Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi sudah," tutur Sudarsono. "Kami selama ini seperti ngekos di tempat MPR dan DPR."

    Menurut hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, gedung baru itu menghabiskan dana Rp 900 miliar. Dengan demikian, DPD mengajukan tambahan anggaran Rp 1,6 triliun untuk tahun 2016. Namun DPR memutuskan menolak usul tambahan anggaran tersebut.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.