MK DPR Persoalkan Perpanjangan Kunjungan Setya Novanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lima anggota komisi DPR Maman Imanulhaq, Adian Napitupulu, Diah Pitaloka, Charles Honoris dan Budiman Sudjatmiko menyerahkan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan tentang dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Setya Novanto Dan Fadli Zon, Jakarta, 7 September 2015. Foto: Destrianita

    Lima anggota komisi DPR Maman Imanulhaq, Adian Napitupulu, Diah Pitaloka, Charles Honoris dan Budiman Sudjatmiko menyerahkan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan tentang dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Setya Novanto Dan Fadli Zon, Jakarta, 7 September 2015. Foto: Destrianita

    TEMPO.CO , Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menemukan pelanggaran baru dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Amerika Serikat. Mahkamah mempersoalan kekosongan kursi pimpinan DPR ketika Setya Novanto memutuskan menambah lawatannya hingga 10 hari.

    "Bagaimana hukumnya kekosongan pimpinan itu perlu diselidiki," ujar Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 14 September 2015. ( Lihat video Lima Dugaan Pelanggaran Etik DPR, Merokok sampai Ijazah Palsu, Diduga Melanggar Kode Etik, Pimpinan DPR Terancam Dicopot )

    Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya, Fadli Zon, seharusnya kembali beraktifitas di Tanah Air pada 4 Agustus usai menghadiri The 4th World Conference of Speakers of Parliaments" yang diselenggarakan Inter Parliamentary Union (IPU) selama 31 Agustus hingga 2 September. Namun, kenyataannya, rombongan memperpanjang lawatan hingga 12 September untuk melakukan safari politik ke Washington DC dan kota lain di Amerika Serikat.

    Karena itu, dalam penyelidikan pendahuluan, MK DPR akan memanggil sejumlah pihak yang mengerti persoalan ini, seperti Sekretariat Jenderal DPR serta pejabat Badan Kerjasama Antar Parlemen.  

    "Selanjutnya pemanggilan duta besar di New York sana, apakah dia memfasilitasi pertemuan setelah tanggal 3 dan seterusnya," ujar Junimart.

    Tak hanya itu, MK DPR bersiap melibatkan penegak hukum bila menemukan penyelewengan anggaran dalam kunjungan ke Amerika Serikat. Musababnya, Sekjen DPR mengakui pembengkakan jumlah rombongan yang berangkat dari semula seharusnya hanya tujuh orang, namun menjadi 21 orang.

    "Kalau pelanggaran di luar kode etik memang bukan urusan kami, tapi kami bisa bekerja sama dengan penegak hukum lain seperti BPK dan Kepolisian untuk mengusut penyimpangan anggaran itu," kata Junimart.

    INDRI MAULIDAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.