Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Soeharto

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, : Pada 26 November 2005, mantan Presiden Soeharto memperoleh Anugerah Bhakti Pratama dari Partai Golkar. Ia dianggap paling berjasa terhadap partai berlambang beringin yang selama puluhan tahun era Orde Baru menjadi partai pemerintah itu. Isu untuk mencabut Ketetapan MPR Nomor XI/1998, yang menyebutkan secara eksplisit pengusutan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan Soeharto, dapat dilihat sebagai upaya untuk memulihkan kembali nama baik mantan orang nomor satu Indonesia itu. Sebetulnya bagaimana peran Soeharto dalam sejarah Indonesia dan bagaimana rapor kepemimpinannya? Diakui, sulit untuk memberikan penilaian tentang Soeharto dewasa ini. Setelah dia berhenti menjadi presiden pada 1998, arus penulisan sejarah cenderung menanggalkan atribut kebesaran yang telah dilekatkan dan disandangnya selama puluhan tahun. Kehebatannya yang telah difilmkan dan ditulis dalam buku pelajaran sejarah di sekolah kini dipertanyakan. Bahkan dia pun dikaitkan dengan G-30-S/PKI sebagai orang yang paling diuntungkan dalam proses kudeta terhadap Presiden Soekarno. Pendapat pengamat asing tentang Soeharto berlawanan. Menurut Robert Edward Elson, profesor di Griffith University yang menulis buku Soeharto, Political Biography (Oktober 2001), yang baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, "Soeharto merupakan tokoh yang amat penting selama abad ke-20 di Asia."Elson melanjutkan, "Secara bertahap, serba hati-hati, dan terencana, ia telah membangun Indonesia yang sama sekali baru." Pada bab terakhir bukunya, dia mengatakan bahwa Indonesia baru yang diciptakan melalui tahap-tahap pembangunan berencana telah melahirkan kekuatan baru yang menginginkan "reformasi total".Menurut Elson, Indonesia kelihatannya ingin melupakan Soeharto dan karya-karyanya serta menganggap Orde Baru sebagai suatu penyimpangan dalam perkembangan sejarah negeri ini. Sikap seperti itu dapat dipahami tapi dianggap Elson "dangkal". Namun, menurut hemat saya, Elson tidak melihat bahwa justru reformasi itu lahir untuk mengoreksi penyimpangan yang dilakukan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Soeharto telah melakukan pembangunan fisik yang signifikan dalam beberapa dekade, sungguhpun diakui ada unsur korupsi atau nepotisme dalam pelaksanaan proyek-proyeknya. Dia dianggap berjasa ikut melahirkan dan mengembangkan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang diperhitungkan pada tingkat dunia. Indonesia juga memiliki reputasi sangat bagus dalam menampung pengungsi boat people dari Vietnam sejak paruh kedua 1970-an di Pulau Galang. Keluarga Berencana adalah program nasional yang baik meskipun pada awalnya merupakan kegiatan yang dipelopori Gubernur Ali Sadikin di Jakarta, yang kemudian dicontoh oleh pemerintah Orde Baru. Kritik yang paling tajam dilontarkan dari Inggris oleh Peter Carey (Asian Affairs, vol. Okt. 2002), yang sulit menerima kesimpulan Elson bahwa "tidak usah diragukan lagi bahwa warisan Soeharto adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yang dihasilkan pemerintahnya".Demikian pula dengan pernyataan "begitu besar yang telah dicapainya sehingga kerusakan karena krisis keuangan 1997-1998 hanya sedikit berpengaruh pada keseluruhan rekornya". Peter Carey berpandangan, kalau diadakan survei ekonomi Indonesia terhadap lautan utang negara dan swasta, bangkrutnya sistem perbankan nasional, dan korupsi yang sudah melembaga, penilaian di atas adalah sebaliknya. Meskipun demikian, menurut Peter Carey, ada kesimpulan Elson yang akurat, seperti "ketika ia meninggalkan gelanggang, chaos membuat negeri ini terlihat sulit untuk diurus, semangat Orde Baru tetap langgeng. Untuk mencapai tujuannya, negara melakukan kekerasan terhadap warga secara periodik dan sistematis". Itulah warisan Soeharto yang sesungguhnya. Terlepas dari kontroversi keberhasilan atau kegagalan Soeharto dalam bidang ekonomi, sikap dan perilakunya pun disoroti pengamat asing secara serius. Menurut John Monfries (Australian Book Review, Maret 2002), kelemahan Soeharto adalah tidak bisa membedakan keuntungan pribadi dengan kepentingan umum. Ia menambahkan, Soeharto menjalankan dua jenis ekonomi secara simultan, yaitu ekonomi pasar modern dan ekonomi nonbujeter (lewat jalan belakang, pencari rente, dan seterusnya). Anehnya, sistem ini dapat berjalan cukup lama dengan hasil spektakuler. David Reeve dari University of New South Wales beranggapan, terlepas dari asal-usul Soeharto yang gelap, keberuntungan adalah salah satu kunci suksesnya. Tapi Soeharto juga memiliki kemampuan pribadi yang hebat serta penguasaan politik yang menghasilkan "pertumbuhan ekonomi luar biasa". Terlepas dari itu, Reeve berkesimpulan, Soeharto adalah pribadi yang sulit dipahami.Robert Elson dalam wawancara dengan radio Australia, ABC, 6 Maret 2002, mengatakan bahwa dari segi horizon intelektual, Soeharto termasuk manusia "satu dimensi". Ia tidak berusaha menemukan arah dan jalan baru dalam pengetahuannya, tapi menengok kembali ke dalam dirinya atau berdasarkan pengalamannya sendiri. Soeharto tidak kreatif, tapi sangat lihai memanfaatkan kesempatan dan mengarahkannya menjadi keuntungan. Namun, Soeharto juga orang yang tak kenal ampun. Musuhnya dibuat tidak berkutik.Mengenai peristiwa 3 Juli 1946 (Soeharto membocorkan ke Istana rencana "kudeta" Mayor Jenderal Sudarsono dan kawan-kawan), Elson menyimpulkan bahwa itu merupakan kualitas Soeharto yang menjadi karakternya di kemudian hari, yaitu "caution, coolness, calculated decisiveness when the time was right.Namun, dari sisi lain, bukankah kejadian itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap atasannya sendiri (Mayor Jenderal Sudarsono) atau tujuan menghalalkan segala cara? Terlepas dari persoalan ekonomi dan kepribadian Soeharto, tentu persoalan lain adalah dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan selama Orde Baru. Sementara Soekarno pada akhir pemerintahan mewariskan utang US$ 2,5 miliar, Soeharto membukukan utang (pemerintah dan swasta) US$ 150 miliar. Belum lagi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak pembantaian 1965, pembuangan ke Pulau Buru, pembunuhan misterius, kasus Tanjung Priok, 27 Juli 1997, daerah operasi militer Aceh dan Irian Jaya, kerusuhan Mei 1998, termasuk penculikan aktivis, serta tragedi Trisakti dan Semanggi. Apakah mantan presiden Soeharto layak disebut sebagai tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara? Bagi keluarga dan kalangan terdekatnya, tentu saja ya. Namun, secara umum, kita perlu menunggu satu dekade lagi untuk dapat memberikan penilaian yang lebih jernih dengan tenang. Kita harus mengakui bahwa dia memang pernah menjadi orang kuat Indonesia. Lagi pula, kalau meninggal, ia tidak akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tapi di samping istrinya di Surakarta.Asvi Warman AdamAhli Peneliti Utama LIPIKolom ini juga bisa dibaca di Koran Tempo, 28 November 2005
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar IPB Ungkap Dampak Nasi Beras Merah Campur dengan Putih

21 November 2023

Salah seorang pedagang menunjukan jenis beras sentra ramos di Pasar Tanah Merah Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, 19 Mei 2015. Beras yang berasal dari Karawang dengan merk sentra ramos diduga merupakan beras bercampur bahan sintetis. ANTARA FOTO
Pakar IPB Ungkap Dampak Nasi Beras Merah Campur dengan Putih

Mengonsumsi nasi atau beras merah saat ini dianggap menjadi sebuah solusi saat menjalani gaya hidup sehat.


Seragam Khusus Koruptor

13 Agustus 2008

Seragam Khusus Koruptor

Ide Komisi Pemberantasan Korupsi tentang seragam khusus dan memborgol koruptor baru-baru ini telah menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan masyarakat.


Presiden Kaum Muda

1 Agustus 2008

Presiden Kaum Muda

Kini semakin banyak muncul calon presiden di republik ini. Rata-rata berusia di atas 40 tahun. Kalau menurut ukuran Komite Nasional Pemuda Indonesia, usia itu termasuk tua.


SOS Sektor Ketenagalistrikan

16 Juli 2008

SOS Sektor Ketenagalistrikan

Berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintah, selain tidak kondusif untuk mengembangkan ketenagalistrikan secara sehat, bahkan, dalam banyak hal, justru bersifat destruktif terhadap sektor ketenagalistrikan itu sendiri.


Membersihkan Korupsi Kejaksaan

2 Juli 2008

Membersihkan Korupsi Kejaksaan

Bukti rekaman antara Artalyta Suryani dan pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang diperdengarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sungguh memukul dan membuat kecewa seluruh jajaran korps Adhiyaksa.


Urgensi Hak Angket BBM

27 Juni 2008

Urgensi Hak Angket BBM

Sesuai dengan Pasal 20-A UUD 1945 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.


Meningkatkan Kedewasaan Bangsa

18 Juni 2008

Meningkatkan Kedewasaan Bangsa

Setelah sembilan tahun reformasi, adakah pers kita sudah lebih dewasa? Sebagai Ketua Umum Serikat Penerbit Suratkabar yang baru (menggantikan Bapak Jakob Oetama), saya harus banyak bertemu dengan tokoh pers dan keliling daerah se-Indonesia.


Mengkorupsi Bea dan Cukai

7 Juni 2008

Mengkorupsi Bea dan Cukai

Instansi Bea dan Cukai dalam beberapa hari ini telah menjadi sorotan publik yang luar biasa. Hal ini terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inspeksi mendadak di Kantor Pelayanan Utama Bea-Cukai Tanjung Priok, Jumat, 30 Mei 2008.


Menggali Jejak Kebangkitan

21 Mei 2008

Menggali Jejak Kebangkitan

Bagaimanakah kita harus memaknai seratus tahun kebangkitan nasional? Rasa-rasanya, bagi kebanyakan orang saat ini, sebuah perayaan sebagai bentuk parade sukacita bukanlah pilihan.


Gagalnya Manajemen Perparkiran

9 Mei 2008

Gagalnya Manajemen Perparkiran

Di tengah kegelisahan masyarakat atas melambungnya berbagai harga bahan kebutuhan pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak, Pemerintah DKI Jakarta justru menyeruak dengan kebijakan yang rada ganjil: menggembok mobil.