Alasan 8 Capim KPK Dikelompokkan dalam 4 Bidang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kombinasi dari empat unsur, yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan supervisi monitoring. Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK membagi delapan nama dalam empat bidang ketika diserahkan pada Jokowi.

    "Ini dibagi empat, sehingga kita harapkan pimpinan KPK ke depan ada kombinasi dari empat itu," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Selasa, 1 September 2015.

    Jokowi mengatakan segera membuat surat kepada DPR supaya proses uji kelayakan dapat dilakukan secepatnya. Delapan nama tersebut akan digabung dengan dua nama yang telah terpilih sebelumnya, yakni Robby Arta dan Busyro Muqqodas.

    Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Destry Damayanti mengatakan empat hal tersebut sangat penting untuk penguatan KPK. Namun, DPR tak harus memilih satu dari dua nama per klaster.

    Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Ganarsih, mengatakan Panitia Seleksi sengaja tak membuat sistem peringkat seperti yang dilakukan Panitia Seleksi lalu. Mereka membuat klaster-klaster untuk menguatkan KPK. "Kami membuat penguatan, fungsi masing-masing berdasarkan kompetensi yang ada, sehingga kalau dikocok itu jatuhnya tetep sama, kuat untuk KPK. Ini yang jadi putusan kami," ujarnya.

    Berikut nama calon pimpinan KPK:

    Bidang Pencegahan:
    Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala BIN)
    Surya Chandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Unika Atma Jaya)

    Bidang Penindakan:
    Alexander Marwata (hakim ad hoc Tipikor)
    Basariah Panjaitan (kepolisian)

    Bidang Manajemen:
    Agus Rahardjo (mantan Ketua LKPP)
    Sujanarko (KPK)

    Bidang Supervisi:
    Johan Budi Sapto Pribowo (Wakil Pimpinan KPK sementara)
    Laode Muhammad Syarif (dosen Universitas Hasanuddin)

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.