JK: Konflik di Indonesia Disebabkan Ketidakadilan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan di pembukaan Kongres ke 42 Paguyuban Pasundan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2015. Jusuf Kalla diangkat menjadi anggota kehormatan Paguyuban Pasundan. TEMPO/Prima Mulia

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan di pembukaan Kongres ke 42 Paguyuban Pasundan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2015. Jusuf Kalla diangkat menjadi anggota kehormatan Paguyuban Pasundan. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan adanya konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakadilan di setiap daerah yang tidak merata. Menurut dia, unsur kesejahteraan menjadi faktor utama timbulnya benih konflik.

    "Dalam 70 tahun merdeka, kita ada 15 kali konflik yang besar dengan korban lebih dari ratusan ribu orang meninggal," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Senin, 31 Agustus 2015. "Itu semuanya disebabkan oleh ketidakadilan di setiap daerah."

    Menurut dia, ketidakadilan itu disebabkan oleh program pembangunan yang tak seimbang. Dia mencontohkan misalnya, di suatu daerah, pertumbuhan pembangunannya lebih utamakan. Tapi di daerah lain seolah diabaikan oleh pemerintah. "Ada ketidakadilan politik, sosial, ekonomi," ujarnya.

    Dia mencontohkan misalnya, saat pemberontakan Madiun, Republik Maluku Selatan, Pemberontakan DI/TII, Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta, dan Poso, itu semua disebabkan oleh kesenjangan sosial, budaya, dan politik.

    "Masing-masing daerah merasa memiliki sumber daya alam, tapi tidak terkelola dengan baik, akhirnya mereka berontak," ujarnya.

    Kalla mengatakan ke depannya, untuk menghindari konflik, pemerintah akan fokus terhadap kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh daerah. Caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam di setiap daerah dikelola dengan baik.

    Dia juga menilai konflik yang terjadi di Indonesia bukan disebabkan oleh konflik agama. "Tapi ada segelintir pihak yang mengarahkan konflik atas isu agama, dengan doktrin jihad dan surga," ujarnya.

    "Kalau konflik atas ketidakadilan bisa diatasi dengan melakukan operasi militer, tapi kalau konfliknya diarahkan menjadi isu agama, itu yang sulit," ujarnya.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.