JK Ingin Pansel Hasilkan Calon Pemimpin KPK Berkualitas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pansel Pimpinan KPK (kiri-kanan), Pansel Natalia Subagyo, Yenti Garnasih, Destry Damayanti, dan Supra Wimbarti memberikan keterangan pers di sela seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. Seleksi tahap III ini terdiri dari ujian psikotes, simulasi, diskusi kelompok, wawancara dan presentasi. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Pansel Pimpinan KPK (kiri-kanan), Pansel Natalia Subagyo, Yenti Garnasih, Destry Damayanti, dan Supra Wimbarti memberikan keterangan pers di sela seleksi tahap ketiga calon Pimpinan KPK di Jakarta, 27 Juli 2015. Seleksi tahap III ini terdiri dari ujian psikotes, simulasi, diskusi kelompok, wawancara dan presentasi. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap rangkaian pelaksanaan wawancara terbuka yang dilakukan panitia seleksi terhadap calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi menghasilkan pimpinan komisi antirasuah yang berkualitas. Menurut dia, saat ini KPK sangat membutuhkan figur kepemimpinan yang kuat untuk memperkuat komisi antirasuah itu.

    "Ya mudah-mudahan yang terbaik yang lulus," kata Kalla, di kantornya, Selasa, 25 Agustus 2015. Kalla enggan menilai secara pribadi 19 calon pemimpin KPK yang saat ini sedang menjalani tes wawancara terbuka tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi dalam menyortir calon pemimpin KPK yang terbaik.

    Panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak Senin kemarin, mulai menggelar rangkaian tes wawancara terbuka kepada 19 calon. Seleksi dilakukan di gedung Serbaguna Kantor Kementerian Sekretariat Negara. Wawancara dilakukan selama tiga hari sampai besok atau Rabu, 26 Agustus 2015.

    Setiap hari, Pansel mewawancarai 7-8 calon. Kalla meminta Pansel melakukan seleksi seobyektif mungkin.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.