Dampak El Nino, 18 Desa di Blitar Selatan Alami Krisis Air Bersih  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kekeringan melanda sejumlah desa di KabupatenTegal, karena hujan sudah tidak mengguyur sejak sekitar dua bulan lalu. Suradadi, Tegal, 30 Juni 2015. TEMPO/Dinda Leo Listy

    Kekeringan melanda sejumlah desa di KabupatenTegal, karena hujan sudah tidak mengguyur sejak sekitar dua bulan lalu. Suradadi, Tegal, 30 Juni 2015. TEMPO/Dinda Leo Listy

    TEMPO.CO, Blitar -  El Nino, yang menyebabkan kemarau panjang di Tanah Air, berdampak pada warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ada 18 desa di 5 kecamatan yang tercatat kekurangan air bersih akibat menurunnya debit air sungai dan sumur.

    “Kami sudah siapkan stok air bersih dan segera mengirimkan ke masyarakat yang membutuhkan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNBD) Kabupaten Blitar Heru Irawan, Minggu, 23 Agustus 2015.

    Heru menjelaskan, pada musim kemarau tahun lalu, pemerintah memasok air bersih melalui truk tangki. Saat ini, pihaknya menyiapkan truk-truk tersebut.

    Melalui petugas kecamatan dan desa, BPBD terus memantau sumber air di Kecamatan Wonotirto, Bakung, Wates, Panggungrejo, dan Binangun.

    Secara geografis, kawasan tersebut berada di perbukitan tandus. Selama ini mereka mengandalkan kebutuhan air dari sungai yang mengalir pada musim hujan. Karena itu, masyarakat setempat mengelola lahan pertaniannya dengan sistem tadah hujan.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Masykur meminta pemerintah memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurut dia, kebiasaan mengirimkan air bersih melalui truk tangki tak bisa dilakukan terus-menerus. “Sebab, situasi ini terjadi setiap kemarau,” katanya.

    Dia meminta pemerintah mulai memikirkan pembangunan infrastruktur air bersih, baik melalui sumur pompa maupun penyediaan tandon air. Upaya ini, menurut dia, tidak mustahil dilakukan dengan dukungan biaya dari pemerintah daerah.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.