EKSKLUSIF: Rizal Ramli Blak-blakan Soal JK dan Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Baru sepekan menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, sudah menuai kontroversi. Pernyataan pedasnya membikin Wakil Presiden Jusuf Kalla gerah bukan kepalang. Dimulai dari pernyataan Rizal yang menilai proyek listrik 35 ribu megawatt tak realistis hingga menantang JK untuk diskusi terbuka di depan publik.

    JK mengatakan ia sudah menegur Ramli dengan menggunakan posisinya sebagai wakil presiden. Menurut JK, setelah ditegur, Rizal diyakini tidak bakal kembali mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pimpinan negara. "Artinya, menteri itu harus disiplin. Seharusnya menteri itu punya etika," ujar JK di kantornya, Rabu, 19 Agustus 2015.

    Baca juga:
    Warga Kampung Pulo Tolak Menyerah, Ahok Bongkar Rahasia
    Kampung Pulo Digusur: Warga Lewat Kritis Dihajar Satpol PP

    Tempo berkesempatan mewawancarai Rizal Ramli di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jakarta Pusat, Rabu malam, 19 Agustus 2015. Berikut sebagian cuplikan wawancara dengan Tempo. Selengkapnya bisa disimak di Majalah Tempo Edisi Senin, 24 Agustus 2015.

    TEMPO: Anda sudah seminggu menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, apa saja yang mulai dibenahi di sektor yang kini menjadi tanggung jawab Menko Kemaritiman?

    RIZAL: Awal-awal ini saya membenahi dulu sektor pariwisata. Kenapa pariwisata? Sektor ini yang paling mudah menghasilkan dan menyerap tenaga kerja. Ekonomi masyarakat bisa tumbuh karena banyak orang bisa mendapat penghasilan. Itu jadi nilai tambah. Dari situ baru kita masuk ke perhubungan dan kelautan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.