Musibah Trigana Air, Salah Satu Korban Diduga Warga Palu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Trigana Air Service Jenis Twin Otter dengan nomor registrasi PK-YRF sebelum lepas landas dari Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua menuju Bandara Puncak Jaya, Papua, beberapa waktu lalu. ANTARA/Chanry Andrew Suripatty

    Pesawat Trigana Air Service Jenis Twin Otter dengan nomor registrasi PK-YRF sebelum lepas landas dari Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua menuju Bandara Puncak Jaya, Papua, beberapa waktu lalu. ANTARA/Chanry Andrew Suripatty

    TEMPO.CO, Palu -  Salah satu warga Kota Palu, Sulawesi Tengah, diduga ikut menjadi korban jatuhnya pesawat Trigana Air di Papua, Ahad, 16 Agustus 2015.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, korban bernama Teguh Warsiman Sane, 26 tahun. Ia merupakan warga BTN Kelapa Gading Square, Blok R/16, Karanjalembah, Kota Palu.

    Teguh merupakan Manajer Keuangan Kantor Pos Papua. Namun ia tidak terdaftar dalam manifest karena menggantikan pemimpinnya bernama Dewa Putu Raka dalam penerbangan menuju Oksibil. Berdasarkan informasi, Teguh membawa uang Rp 6,5 miliar untuk dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di Papua.

    Sherly Karundeng, 59 tahun, ibu kandung korban, membenarkan peristiwa nahas yang menimpa Teguh. Ia mengaku baru menerima kabar setelah ada informasi dari pihak keluarganya yang mengetahui adanya informasi kejadian tersebut.

    "Saya langsung kaget mendengarnya. Sebab, anak saya salah satu penumpang di pesawat itu," ucapnya kepada Tempo, Senin, 17 Agustus 2015. Sherly berharap jenazah anaknya segera ditemukan dan dibawa ke Kota Palu.

    Pesawat Trigana Air hilang kontak pada Ahad lalu pukul 14.55 Wita. Pesawat jenis ATR 42 PK YRN dengan nomor penerbangan IL257 itu memuat penumpang dan kru sebanyak 49 orang, terdiri atas 44 penumpang dewasa, 2 anak-anak, 3 balita, serta 5 kru pesawat. Pesawat hilang kontak dengan menara pengawas Bandara Sentani, Jayapura.

    AMAR BURASE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.