Keluarga Penumpang Trigana: Belum Ada Kontak dari Papua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Trigana Air Service Jenis Twin Otter dengan nomor registrasi PK-YRF sebelum lepas landas dari Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua menuju Bandara Puncak Jaya, Papua, beberapa waktu lalu. ANTARA/Chanry Andrew Suripatty

    Pesawat Trigana Air Service Jenis Twin Otter dengan nomor registrasi PK-YRF sebelum lepas landas dari Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua menuju Bandara Puncak Jaya, Papua, beberapa waktu lalu. ANTARA/Chanry Andrew Suripatty

    TEMPO.CO, Jakarta -Keluarga penumpang Trigana Air rute Jayapura-Oksibil yang dikabarkan hilang sejak kemarin sore, belum menerima kontak terbaru dari Papua.

    "Belum ada kejelasan soal keberadaan pesawat dan penumpang," kata kakak pramugari Trigana, Ika, yang tak mau disebut namanya, saat ditemui di kantor Trigana Air di Kalimalang, Jakarta Timur, Ahad malam, 16 Agustus 2015.

    Keluarga Ika datang sekitar pukul sembilan malam untuk menanyakan informasi soal keberadaan pesawat. Selain keluarga Ika, ada pula beberapa anggota keluarga penumpang yang turut hadir. Namun, tak ada satu pun yang ingin berkomentar soal kejadian ini.

    Sekitar pukul 11 malam, 10 orang yang merupakan para perwakilan keluarga penumpang keluar dari kantor Trigana. Mereka langsung berjalan cepat menuju kendaraan masing-masing.

    Kakak ipar pramugari Ika tampak muram dengan mata berkaca-kaca sambil memegang tisu di tangannya. "Sudah ya tunggu info resmi besok saja," katanya singkat.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan pesawat sudah ditemukan. Pesawat menabrak Gunung Tangok di Distrik Okbape, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

    "Informasi dari masyarakat menyatakan pesawat menabrak pegunungan Okbape," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Suprasetyo, di kantornya, kemarin.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA| URSULA FLORENE SONIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.