Pendaki Dilarang Rayakan Kemerdekaan di Gunung Slamet  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gunung Slamet memuntahkan lava pijar dan asap sulfatara hitam pekat di Jateng  (29/4).  Saat ini status Gunung Slamet masih waspada. (TEMPO/Aris Andrianto)

    Gunung Slamet memuntahkan lava pijar dan asap sulfatara hitam pekat di Jateng (29/4). Saat ini status Gunung Slamet masih waspada. (TEMPO/Aris Andrianto)

    TEMPO.COPurwokerto - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pendakian selama peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. 

    “Saat ini status Gunung Slamet masih di level waspada sehingga tetap berbahaya bagi para pendaki gunung,” ujar Pelaksana Harian Kepala BPBD Kabupaten Banyumas Prasetyo Budi Widodo, Selasa, 11 Agustus 2015.

    Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), wilayah Gunung Slamet dengan radius sampai 2 kilometer dari puncak harus steril dari aktivitas manusia.

    “Biasanya momentum kemerdekaan seperti ini banyak dimanfaatkan pendaki untuk mengibarkan bendera di puncak gunung, termasuk Gunung Slamet. Jadi untuk saat ini kita imbau untuk tidak mendaki karena status masih waspada,” katanya.

    Menurut Prasetyo, imbauan tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan pada pendaki. “Sampai saat ini, aktivitas vulkanis di Gunung Slamet masih berlangsung sehingga berpotensi membahayakan,” tuturnya.

    Dia mengatakan beberapa hari terakhir masih ada pendaki yang lolos pengawasan dan nekat mendaki ke puncak Gunung Slamet, terutama pendakian dari Baturraden. Dari informasi yang ada, pendakian ke Gunung Slamet melalui jalur Baturraden masih lemah pengawasan karena medannya cukup sulit dan berbahaya. Padahal pendakian ke puncak Gunung Slamet dari Posko Bambangan, Kabupaten Purbalingga, sudah ditutup sejak beberapa waktu lalu.

    ARIS ANDRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.