Jadi Calon Tunggal, Mengapa Risma Merasa Ditinggalkan?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat berbincang dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi di ruang kerjanya, di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, 4 Agustus 2015. Dalam pertemuan tersebut, Risma membahas kurangnya tenaga dokter spesialis dan guru Pegawai Negeri Sipil di Surabaya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ekspresi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat berbincang dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi di ruang kerjanya, di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, 4 Agustus 2015. Dalam pertemuan tersebut, Risma membahas kurangnya tenaga dokter spesialis dan guru Pegawai Negeri Sipil di Surabaya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wali Kota Tri Rismaharini menganggap ada kesepakatan antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang dilanggar hingga dirinya terancam tidak dapat mengikuti pemilihan Wali Kota Surabaya pada Desember mendatang. "Aku cuma pengin tahu siapa sebenarnya yang tidak menepati janji," kata Risma dalam percakapannya dengan Tempo, Kamis, 6 Agustus 2015.

    Hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran pemilihan kepala daerah pada Senin, 3 Agustus 2015, ada tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, termasuk Surabaya. Pemerintah kemudian memperpanjang kembali masa pendaftaran. Jika sampai akhir masa pendaftaran tak ada calon penantang, pemilihan pemimpin daerah itu akan diundur hingga 2017.

    Risma menuturkan, sebenarnya, untuk menghindari kegagalan pilkada Surabaya, PDI Perjuangan telah menjalin kerja sama dengan Partai Demokrat yang juga kebingungan mencari penantang calon inkumben Bupati Pacitan, Jawa Timur. Di Pacitan, Partai Demokrat mengusung Indartato-Yudi Sumbogo, yang juga tak memiliki penantang. Musababnya, pasangan Budi Suyatno (PDIP)-Efendi Budi Wirawan (Golkar) dinyatakan gugur setelah Efendi memilih tidak datang ke KPU untuk mendaftarkan diri.

    Bentuk kerja sama itu adalah Demokrat akan mengusung calon penantang Risma di Surabaya. Sebaliknya, PDI Perjuangan akan mengusung calon untuk menantang calon tunggal dari Partai Demokrat yang sangat kuat di Pacitan. (Baca: PDIP Surabaya Bantah Lakukan Barter Politik untuk Pilkada)

    Risma mengakui masalah barter pencalonan kepala daerah di dua wilayah ini pernah dibicarakan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika berkunjung ke Surabaya pekan lalu. "Bu Mega pernah berpesan agar urusan pencalonan PDI Perjuangan di Pacitan jangan sampai berantakan," tuturnya. (Baca: Ini Pesan Megawati untuk Pilkada Surabaya dan Pacitan)

    Pada Senin kemarin, pasangan Dhimam Abror Djuraid-Haries Purwoko yang disokong PAN dan Demokrat sudah mendatangi KPU Surabaya untuk mendaftar sebagai penantang Risma. Namun, pada detik-detik terakhir pendaftaran, Haries kabur dan tak muncul lagi. KPU Surabaya pun menggugurkan pendaftaran. Kaburnya Haries yang kader Demokrat ini dianggap sebagai pengingkaran atas kesepakatan. “Bukan kader PDIP yang lari dari Pacitan,” tutur Risma.

    Baca juga:
    EKSKLUSIF: Abror Syok Haries Mundur
    EKSKLUSIF: Ini Alasan Abror Nekat Tantang Risma
    EKSKLUSIF: Abror Tetap Maju Tantang Risma di Pilkada 2017

    Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati membantah bahwa partai sudah bersepakat dengan PDIP untuk saling mengajukan calon kepala daerah di Surabaya dan Pacitan. "Bukan kesepakatan, tapi bahwa ada komunikasi-komunikasi politik yang dibangun antar-pimpinan partai, termasuk PDIP dan Demokrat. Saya kira semuanya selama ini begitu," kata Andi, kemarin.

    Bantahan juga dilontarkan internal PDIP. Wakil Ketua PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono membantah telah melakukan barter politik dengan Partai Demokrat dalam pilkada di Surabaya dan Pacitan. "Kami tidak pernah melakukan barter politik dengan Demokrat," ujarnya. 

    WAYAN AGUS PURNOMO | MAHARDIKA SATRIA | ANANDA TERESIA | AVIT HIDAYAT | ISTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.