Heboh BPJS Disebut Haram, NU Akan Membahasnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  TEMPO/Dasril Roszandi

    Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Nahdlatul Ulama akan mengkaji Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari sisi hukum agama. Halal-haramnya BPJS ini akan menjadi pembahasan dalam sidang Bahtsul Masail atau pembahasan masalah-masalah aktual dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu-Rabu, 1-5 Agustus 2015.

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Aqil Siroj mengatakan pembahasan ini bukan untuk menyaingi fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah. “Kami akan bahas untuk memastikan hukum BPJS itu,” katanya ketika ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2015.

    Said mengatakan NU telah mengagendakan hukum BPJS ini untuk dibahas dan diputuskan dari sisi hukum Islam, sejak jauh-jauh hari. Kiai-kiai NU akan membuka rujukan dalam kitab-kitab yang selama ini menjadi pegangan pesantren NU. Ia berharap fatwa tentang BPJS ini memberikan ketenangan dan kemaslahatan bagi umat Islam. “Kami serahkan ke kiai-kiai NU untuk memutuskan fatwanya,” kata Said.

    Selain menyatakan BPJS Kesehatan haram, MUI meminta pemerintah membenahi pelaksanaan BPJS Kesehatan ini agar lebih sesuai dengan syariah.  "Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad di antara para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba." Pernyataan itu tertulis dalam situs resmi MUI, menyitir keputusan Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015.

    Pembukaan Muktamar NU berlangsung di Alun-alun Kabupaten Jombang pada Sabtu malam, 1 Agustus 2015, yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Muktamar NU kali ini mengangkat tema "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia".

    Sidang Bahtsul Masail Muktamar NU berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Selain di pondok ini, sidang-sidang Muktamar NU akan berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Tebuireng, Pondok Pesantren Manbaul Maarif Denanyar, dan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso.

    SUNUDYANTORO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.