Gempa di Malang, Petugas Sisir Kawasan Pantai Selatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Jawa Timur, memastikan tak ada kerusakan akibat gempa yang terjadi pada Minggu, 26 Juli 2015. Sejumlah petugas telah menyisir kawasan pesisir Kabupaten Malang yang menjadi daerah terdekat dari episentrum gempa berkekuatan 6,3 dalam Skala Richter itu.

    "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah petugas di pantai selatan," kata Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang Bagyo Setyono, Ahad, 26 Juni 2015.

    Seluruh potensi tanggap bencana di Kabupaten Malang siaga. Mereka telah memantau wilayahnya. Sampai Minggu malam ini tak ada laporan bangunan rusak yang masuk. Laporan, kata Bagyo, disampaikan melalui radio komunikasi dan telepon seluler.

    "Komunikasi laporan berjalan 30 menit setelah kejadian. Namun warga diminta untuk tetap waspada mengingat Kabupaten Malang daerah yang berpotensi terjadi gempa," katanya.

    Gempa bumi terjadi di Malang pukul 14.05 WIB dengan kekuatan 6,3 Skala Richter. Pusat gempa berada di 150 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Malang dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa susulan terjadi pada 18.26 WIB dengan kekuatan 4,1 Skala Richter.

    "Gempa susulan itu juga tak menimbulkan kerusakan dan tak menimbulkan tsunami," kata Bagyo.

    Menurut dia, warga Malang, Jawa Timur, sering mengalami getaran gempa. Itu karena wilayah yang mereka diami berada di tumbukan lempengan tektonik, pertemuan lempeng Indoaustralia dan Eurasia.

    Bencana besar gempa bumi di Malang pernah terjadi pada Februari 1967 dengan intensitas gempa mencapai 7 MMI. Gempa mengakibatkan kerusakan 1.500 rumah. Korban 23 orang tewas dan 72 orang terluka.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.