Pengacara Gubernur Gatot Pernah Laporkan Kliennya ke KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Razman Arif Nasution (kanan), Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, berbicara kepada media saat akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Ketua dan Wakil Ketua KPK di Kejaksaan Agung, 21 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Razman Arif Nasution (kanan), Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, berbicara kepada media saat akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Ketua dan Wakil Ketua KPK di Kejaksaan Agung, 21 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara senior di Medan, Sumatera Utara, Hamdani Harahap, mengaku heran atas kemunculan rekan satu profesinya Razman Arif Nasution di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Razman saat ini mendampingi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang diperiksa sebagai saksi terkait dengan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

    Hamdani mengatakan, pada 2013 dia dan Razman Arif pernah melaporkan Gatot Pujo ke KPK ihwal dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 hingga 2013. Selain itu, ujar Hamdani, dia dan Razman Arif juga melaporkan dugaan penyalahgunaan dana bagi hasil dan dana bantuan daerah bawahan yang diduga tak sampai ke daerah.

    "Saya dan Razman Arif Nasution melaporkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ke KPK 22 April 2013 dan bertemu beberapa pejabat setingkat deputi di KPK. Kami juga menggelar temu pers di KPK saat itu," kata Hamdani Harahap kepada Tempo, Rabu, 22 Juli 2015.

    Namun Hamdani tak mau berkomentar terhadap rekannya, Razman, yang mendampingi Gatot Pujo Nugroho diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap yang melibatkan pengacara OC Kaligis, hari ini, 22 Juli 2015. "Itu hak Razman mendampingi Gatot. Yang jelas, saya dan Razman menemukan beberapa dokumen keuangan Pemprov Sumut termasuk pengelolaan dana bansos dan bantuan daerah bawahan yang bermasalah itu," katanya.

    SAHAT SIMATUPANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.