Ini Hasil Rapat Soal Pilkada Serentak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Pegawai KPU saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah Pegawai KPU saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan baik pemerintah, DPR dan partai politik sepakat akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 sesuai rencana. Meskipun masih ada beberapa hambatan, menurut dia, hal itu akan segera diatasi. "Jadi dalam pertemuan ini, disepakati tiga hal tentang pilkada. Yang intinya semua sepakat pilkada digelar sesuai waktunya dan tidak ada penundaan," kata Kalla, di rumah dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2015, malam.

    Kesepakatan itu tercapai dalam rapat di kediaman Kalla malam tadi. Hadir dalam rapat  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno serta seluruh jajaran ketua umum partai politik.

    Kalla mengatakan point pertama adalah semua pihak mulai dari KPU, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan para ketua umum partai politik setuju pilkada tetap dilakukan pada Desember 2015 secara demokratis. Pemerintah, kata dia, akan membantu jika masih ada permasalahan teknis. "KPU akan membuat regulasi baru agar pilkada tetap berjalan," ujarnya. "Pemerintah juga siap membantu jika masih ada permasalahan teknis yang masih menjadi kendala."

    Point kedua adalah partai bersengketa boleh mengajukan kader kepala daerah yang sama dengan dua pengesahan dari kepengurusan dan mendaftar di KPU daerah. "Golkar sudah setuju dengan usulan ini. Untuk Partai Persatuan Pembangunan masih akan dibicarakan. Mudah-mudahan juga setuju," ujarnya.

    Point ketiga adalah seluruh pihak mendukung jalannya pilkada serentak secara demokratis. Serta meminimalisir adanya gangguan-gangguan yang dapat menghambat jalannya pilkada.

    Kalla mengakui dalam peraturan perundang-undangan memang tidak diatur adanya pencalonan kepala daerah yang sama dari dua kepengurusan. Untuk itu dia memerintahkan KPU segera membuat regulasi agar partai bersengketa dapat mengikuti pilkada dan peemasalahan sengkete kepengurusan bisa diredam saat pilkada serentak itu. "Memang tidak ada pasal khusus tentang itu, jadi harus dibuat kesepakatannya," ujarnya. "KPU harus membuat regulasi baru."

    Terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak dinilai belum siap, Kalla menyatakan hal seperti itu dapat diatasi. "Itulah makanya pemerintah akan membantu KPU dalam menyiapkan pilkada serentak. Soal itu urusan pemerintahlah yang menjalani."

    Kalla memediasi pertemuan antara Ketua KPU Husni Kamil Manik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara Yuddy Chrisnandi, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan seluruh jajaran petingi partai politik di rumah dinasnya, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pertemuan itu berjalan selama tiga jam. Dimulai pukul 21.00 sampai pukul 00.00 WIB.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.