Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Tuntutan agar Bali menjadi daerah otonomi khusus (Otsus) seperti Aceh dan Papua, belum direspon positif oleh pemerintah pusat. Menurut Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, jika karena faktor yang utama adalah pariwisata, alasan tersebut dianggap belum cukup kuat. “Pada dasarnya pariwisata urusan pemerintahan yang sudah disentralisasikan,” kata dia kepada wartawan di kantornya, Rabu (19/10).Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menyatakan, masyarakat pulau dewata akan membentuk panitia besar otsus Bali pada 28 Oktober. Panitia ini merupakan gabungan dari kelompok-kelompok kerja (pokja) yang berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti kelompok ilmuwan, pelaku pariwisata, mahasiswa, pansus otsus DPRD, dan lain-lain. Gubernur Bali, Dewa Made Beratha sendiri akan menjadi ketua dalam kepanitiaan itu. Ma'ruf mengaku baru mendengar hal itu sebatas isu. Ia berjanji akan menanyakan langsung pada Beratha untuk mendapatkan laporan resmi. “Sebagai wacana, kami hargai. Tentunya kami akan bertemu dan diskusi,” ujarnya.Namun ketika ditanya apakah Bali layak dijadikan sebagai daerah dengan status otsus, mantan Kepala Staf Sosial dan Politik ABRI itu tidak menjawab tegas. Ia juga tak mau berkomentar jika yang menjadi alasan tuntutan otsus adalah karena mayoritas penduduk Bali pemeluk Hindu. “Kita tunggu dulu, apa masalahnya. Saya belum ketemu kok, bisa menyimpulkan. saya belum bisa berandai-andai,” kilahnya. Raden Rachmadi
Iklan
