Direktur Gratifikasi Mendaftar Jadi Calon Pimpinan KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenahi berkas pendaftaran di Ruang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 23 Juni 2015. Pendaftaran Calon Pimpinan KPK akan ditutup besok 24 Juni 2015. TEMPO/Subekti.

    Pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenahi berkas pendaftaran di Ruang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 23 Juni 2015. Pendaftaran Calon Pimpinan KPK akan ditutup besok 24 Juni 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan lembaga antirasuah. Giri mengaku pendaftaran tersebut atas dorongan dari para pimpinan KPK terdahulu.

    "Iya kemarin (Rabu) saya sudah mendaftar," ujar Giri di gedung KPK, Kamis, 25 Juni 2015. Dia mengatakan syarat pendaftaran cukup banyak, sehingga dia baru bisa melengkapinya di pekan-pekan terakhir pendaftaran.

    Mantan Wakil Ketua KPK M. Jasin mengatakan para mantan pimpinan memang mendorong anak-anak muda lembaga antirasuah itu untuk mendaftar. Mereka, ujar Jasin, memiliki kemampuan dan potensi yang tak diragukan lagi.

    Selain Giri, Jasin dan mantan pimpinan lainnya juga mendorong pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, untuk mendaftar. Johan pun kini sudah memutuskan niatnya mendaftar dan tinggal melengkapi berkas.

    Adapun Jasin sendiri enggan mencalonkan lagi sebagai pimpinan lembaga antirasuah. "Biarkan yang muda-muda saja. Giliran mereka," kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama tersebut.

    Hingga Rabu, 24 Juni 2-15, sudah 342 orang yang mendaftar. Pendaftaran calon pimpinan KPK ditutup pada 3 Juli 2015.

    LINDA TRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.