Ribut Reshuffle: Partai Tak Mau Jatah Kursi Dikurangi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbagi ta'jil dengan anak yatim piatu saat berbuka puasa di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2015. Presiden Jokowi mengundang 400 anak  yatim piatu dari 12 panti asuhan yang ada di Jabodetabek. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbagi ta'jil dengan anak yatim piatu saat berbuka puasa di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2015. Presiden Jokowi mengundang 400 anak yatim piatu dari 12 panti asuhan yang ada di Jabodetabek. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta  -- Partai NasDem mendukung perombakan kabinet dilakukan secepatnya. Namun NasDem tak mau kursinya di kabinet berkurang. Saat ini ada tiga menteri dan Jaksa Agung dari NasDem.

     “Apa alasannya posisi kami dikasih ke parpol lain? Atau kalau Presiden mau memperbanyak profesional, apa alasannya?” kata Sekretaris Jenderal NasDem, Patrice Rio Capella, kemarin. “Kalau misalnya ada parpol lain yang ingin bergabung ke koalisi, kurangi posisi menteri profesional, dong.”

     Pekan depan, partai pendukung pemerintah berniat menemui Jokowi. Pertemuan semestinya digelar pada malam ini, tapi ditunda karena Jokowi berkunjung ke Bangka Belitung. Menurut Rio, salah satu topik yang akan dibicarakan adalah perombakan kabinet.

     Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan perombakan kabinet tak boleh mengurangi jatah kursi partai. Dia malah mengatakan Jokowi mesti memperbanyak kursi menteri bagi PDIP. “Alasannya, menteri dari PDIP sangat berkepentingan menjaga dan mengawal agar pemerintahan Jokowi-JK sukses memimpin Indonesia,” ujarnya. “Sebab, kegagalan pemerintahan akan berdampak pada elektabilitas PDIP pada Pemilu 2019.”

     Basarah menuding menteri dari kalangan profesional kurang peduli terhadap keberhasilan pemerintahan. “Karena mereka tak akan merasakan dampak politiknya,” ujarnya.

     Partai pendukung pemerintah gencar menyerang para menteri dari kalangan profesional. Terakhir, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempersoalkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengenai pengucuran dana penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp 48 triliun. Hasto menilai dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.

    Rini mengatakan tujuan penyertaan modal adalah untuk investasi. “Tujuan semua BUMN itu dalam melakukan programnya adalah untuk membangun perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, dan memberikan konektivitas pada semua,” kata Rini.

     INDRI MAULIDAR | ROBBY IRFANI |


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Memberangkatkan 529 Kloter pada Musim Haji 2019

    Pada musim haji 2019, Indonesia memberangkatkan 529 kelompok terbang, populer disebut kloter, yang akan dibagi dalam dua gelombang.