Soal Kisruh PSSI, Fahri: Jokowi Langgar Undang-undang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada masalah pembekuan PSSI dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan Presiden Jokowi melanggar Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. (Baca: Kisruh PSSI, Jusuf Kalla Merasa Lelah)

    "Harusnya tak ada kata lain dari Jokowi karena Jokowi dan JK adalah lembaga dwitunggal kepresidenan. Dia (Jokowi) bertentangan dengan undang-undang," kata Fahri, yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2015.

    Kalla sebelumnya meminta pencabutan surat keputusan pembekuan PSSI. Nahrawi, seusai bertemu Presiden, mengatakan pencabutan surat hanya salah satu opsi, selain evaluasi menyeluruh persepakbolaan nasional. Jokowi, lewat akun Facebook-nya mendukung langkah Nahrawi. (Baca: Pembekuan PSSI, DPR Tekan Presiden dengan Interpelasi

    "Sikap saya dalam kisruh PSSI sudah cukup jelas, mendukung sepenuhnya langkah Menpora Imam Nahrawi dalam membenahi sepak bola nasional," ujar Jokowi. "Saya sampaikan kepada Menpora untuk terus melanjutkan reformasi persepakbolaan nasional."

    Menteri Nahrawi pada medio April lalu mengeluarkan surat pembekuan PSSI setelah dia memberikan tiga kali peringatan kepada induk organisasi sepak bola nasional itu. Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Nahrawi dua kali untuk menjelaskan beleid itu. Namun Nahrawi tak memenuhi panggilan DPR. (Baca: SKANDAL VISA: Indonesia Pasrah Persipura Di-KO-Kan AFC)

    Fahri menduga Jokowi sengaja menekan Imam Nahrawi untuk mempertahankan sikapnya. Sikap Jokowi, kata dia, menunjukkan pemerintah tidak profesional memajukan dunia sepak bola dalam negeri. Apalagi jika FIFA, lewat kongresnya, membekukan sepak bola Indonesia. 

    "Apa kata dunia kalau sepak bola dibekukan seolah kita negara barbar? Padahal demokrasi bagus," tuturnya. DPR berencana mengajukan interpelasi jika Nahrawi tak mencabut surat pembekuan PSSI. "Harus diusut siapa yang menekan Menpora agar mempertahankan sikapnya." (Baca: Soal PSSI, Luhut: Jokowi Belum Putus Pencabutan)

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.