Jokowi Jangan Blunder Pilih Panglima TNI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meninjau pembangunan Pasar Pharaa di Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar Pharaa ini akan menjadi pasar percontohan pertama di Indonesia yang terpadu antara pasar dan terminal. TEMPO/Cunding Levi

    Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meninjau pembangunan Pasar Pharaa di Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar Pharaa ini akan menjadi pasar percontohan pertama di Indonesia yang terpadu antara pasar dan terminal. TEMPO/Cunding Levi

    TEMPO.CO, JakartaDirektur Program Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo tak gegabah dalam memilih Panglima TNI baru. Imparsial berharap Presiden Jokowi memilih dengan seksama calon pengganti Jenderal Moeldoko yang segera pensiun.

    "Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai jadi blunder kedua setelah pilih calon Kapolri Budi Gunawan," kata Al Araf kepada wartawan di kantornya, Kamis, 28 Mei 2015.

    Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI sempat memicu polemik. Sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap justru setelah ia lolos uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

    Sesuai aturan, salah satu kepala staf angkatan TNI berhak ditunjuk sebagai panglima yang baru. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

    Al Araf meminta Presiden Jokowi bersikap obyektif dalam memilih calon Panglima TNI terbaik. Jokowi, menurut dia, perlu mempertimbangkan posisi karir ketiga calon dan jenjang kepangkatan mereka. 

    Imparsial juga mendesak Jokowi melibatkan lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam memilih Panglima TNI yang baru. Imparsial berharap lembaga-lembaga negara itu mampu memberikan masukan dan saran kepada Jokowi.

    "KPK dan PPATK akan melihat rekam jejak dugaan korupsi dan Komnas HAM menelusuri track record pelanggaran HAM dari ketiga kepala staf," kata Al Araf.

    Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013. Ia menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Alumnus terbaik Akademi Miiter tahun 1981 itu sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sepanjang 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

    Moeldoko juga pernah menjabat Wakil Gubernur Lemhannas pada 2011. Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini pernah menduduki tiga posisi penting selama 2010, yaitu Panglima Divisi Infanteri 1/Konstrad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan Panglima Kodam III/Siliwangi.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.