Ke Istana, DPR Lobi Jokowi agar Dukung Revisi UU Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman menyerahkan laporan komisi II mengenai Perppu Pilkada kepada Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto selaku Ketua Rapat (tengah) disaksikan Ketua DPR, Setya Novanto (kiri) dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan) pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, 20 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman menyerahkan laporan komisi II mengenai Perppu Pilkada kepada Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto selaku Ketua Rapat (tengah) disaksikan Ketua DPR, Setya Novanto (kiri) dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan) pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, 20 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Rambe Kamarulzaman berharap Presiden Joko Widodo mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut dia, revisi undang-undang tersebut bertujuan agar pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan lancar.

    "Ya, kami minta dukungan supaya masalah ini segera selesai," kata Rambe di Istana Negara, Senin, 18 Mei 2015. "Presiden kan juga inginnya masalah pilkada bisa diatasi dengan lancar."

    Rambe berujar, kedatangan beberapa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ke Istana Negara untuk meminta dukungan Presiden Joko Widodo agar setuju UU Pilkada direvisi. "Ya, juga menyampaikan perkembangan terbaru dan pandangan dari fraksi," ujarnya.

    DPR meminta dukungan Jokowi dan Mahkamah Agung dalam mengupayakan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 mengenai pemilihan kepala daerah secara serentak. 

    DPR hendak meyakinkan perlunya revisi terbatas saat pimpinan mereka berkonsultasi dengan Jokowi hari ini. Forum konsultasi pimpinan DPR dengan Jokowi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan Dewan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada awal pekan lalu. 

    Untuk diketahui, pemerintah masih menghadapi kendala pendanaan dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut. Baru 86 dari 269 wilayah pemilihan kepala daerah yang meneken naskah perjanjian hibah daerah. Naskah ini berisi pendanaan proses pemilihan yang bersumber pada dana hibah daerah yang merupakan keputusan Kementerian Dalam Negeri dalam mengatasi kesulitan anggaran di daerah. 

    Selain itu, dalam proses pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum menghadapi kendala aturan keikutsertaan partai yang bersengketa. Saat ini Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan masih bersengketa. Adapun KPU telah menerbitkan aturan tentang pengakuan calon yang diusung oleh kepengurusan partai yang mendapat pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM. 

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.