Bangkalan Stop Kirim TKI Informal ke Timur Tengah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hukum pancung TKI. TEMPO/Amston Probel

    Ilustrasi hukum pancung TKI. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.COBangkalan - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai Mei 2015 tidak akan memproses berkas tenaga kerja bidang informal ke-21 negara di kawasan Timur Tengah.

    Kepala Bidang Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Bangkalan, Takdir Mulyanto, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan meski surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja tentang moratorium tenaga kerja Indonesia belum turun. "Kalau ada yang mendaftar menjadi pembantu di Timur Tengah tidak akan kami proses," kata dia, Senin, 11 Mei 2015.

    Berkas permohonan yang diajukan sebelum Mei, kata Takdir, akan tetap diproses. Dengan catatan, masa berkas tersebut diajukan pada Januari atau Februari 2015.

    Takdir menyadari penghentian pengiriman tenaga kerja informal akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja ilegal. Untuk mengantisipasi hal itu, kata dia, pihaknya menggencarkan sosialisasi ke kecamatan yang menjadi kantong-kantong pengiriman TKI, seperti Kecamatan Geger dan Klampis. "Sosialisasi dan terus sosialisasi. Hanya itu yang dapat kami lakukan," ujarnya.

    Sekretaris Dinsosnakertrans Bangkalan Siti Aminah mengatakan tanpa adanya moratorium, jumlah warga Bangkalan yang mendaftar sebagai pekerja informal ke Timur Tengah jauh menurun.

    Pada 2014, misalnya, kebanyakan warga Bangkalan mengajukan lamaran untuk bekerja di bidang formal, seperti buruh pabrik dan perkebunan, ke kawasan Asia Tenggara. “Kebanyakan ke Malaysia, Brunai, Hongkong dan Taiwan," ucap Aminah.

    Aminah mengatakan khusus untuk perempuan, pihaknya akan mengupayakan mereka tidak bekerja ke luar negeri. Caranya dengan memberikan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), seperti kursus komputer dan menjahit. "Tahun ini kuota pelantikan di BLK untuk 80 orang," tuturnya.

    Aminah menjelaskan sistem kuota terpaksa diberlakukan karena minimnya anggaran pelatihan. Meski demikian, dari pantauan Dinsosnakertrans Bangkalan dua tahun terakhir, perempuan lulusan pelatihan BLK bisa mandiri secara ekonomi dengan membuka usaha rumahan. Di antaranya membuka usaha menjahit di rumah.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.