Begini Pertarungan Politik Simbolik dalam Sabda Raja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Sultan HB X bersama dengan GKR Hemas duduk lesehan, memberikan audiensi dan penjelasan isi dari Sabda Raja di ndalem Wironegaran, Suryomentaraman, Panembahan, Yogyakarta, 8 Mei 2015. Sabda Raja dan Dawuh Raja bukanlah keinginan pribadi. Dirinya hanya melaksanakan dawuh Allah lewat leluhur Keraton. TEMPO/Pius Erlangga.

    Sri Sultan HB X bersama dengan GKR Hemas duduk lesehan, memberikan audiensi dan penjelasan isi dari Sabda Raja di ndalem Wironegaran, Suryomentaraman, Panembahan, Yogyakarta, 8 Mei 2015. Sabda Raja dan Dawuh Raja bukanlah keinginan pribadi. Dirinya hanya melaksanakan dawuh Allah lewat leluhur Keraton. TEMPO/Pius Erlangga.

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Penjelasan Sultan Hamengku Bawono X mengenai isi Sabda Raja pada Jumat petang, 8 Mei 2015, menjadi perwujudan nyata praktek politik ala tradisi Keraton Jawa yang penuh dengan komunikasi simbol.

    Pakar sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, menilai penjelasan Sultan mengenai alasannya mengeluarkan Sabda Raja jelas menjadi respons ke sikap adik-adiknya. "Politik simbol direspon secara simbolik juga," kata Margana pada Sabtu, 9 Mei 2015.

    Dia menjelaskan, sebelumnya, para adik-adik Sultan, yang kecewa dengan isi Sabda Raja, menyatakan penolakan dengan berziarah ke makam leluhurnya di Imogiri dan Kotagede. Ziarah itu sekaligus untuk meminta maaf ke para arwah raja-raja Mataram Islam atas keputusan Sultan mengeluarkan Sabda Raja. "Ini protes dengan bahasa politik simbolik," kata dia.

    Sultan kemudian meresponsnya dengan cara simbolik juga. Menurut Margana, fakta ini terlihat dari alasan Sultan, yang mengeluarkan Sabda Raja karena menerima bisikan para leluhurnya. "Politik di kerajaan Jawa selalu penuh dengan simbol seperti ini," kata Margana.

    Bahasa politik simbolik, yang diungkapkan oleh Sultan mengenai Sabda Raja, juga sulit dibantah karena sesuai dengan pola sejarah tradisi suksesi di Keraton Yogyakarta dan Mataram Islam.

    Margana mencontohkan legitimasi utama pengangkatan para raja di Keraton ialah wahyu tuhan lewat bisikan arwah raja-raja terdahulu. "Sultan-Sultan terdahulu menunjuk penggantinya atau mengeluarkan keputusan besar juga selalu berdasar wangsit leluhur," kata dia.

    Margana mencontohkan, di buku Tahta Untuk Rakyat karya Sultan Hamengku Buwono IX menyebutkan kasus serupa. Setelah ditunjuk oleh Sultan Hamengku Buwono VIII sebagai raja baru, Sultan Hamengku Buwono IX lama sekali tidak meneken kontrak dengan pemerintah kolonial. "Padahal, ini jadi kewajiban setiap Sultan Keraton Yogyakarta saat itu," kata Margana.

    Sultan Hamengku Buwono IX menulis, dia akhirnya juga meneken kontrak dengan kolonial. Alasannya, ada bisikan dari leluhurnya agar meneken kontrak dengan pemerintah Belanda. "Sultan HB IX disuruh teken saja, karena Belanda tak lama lagi keluar dari Jawa. Benar juga, setelah itu, Jepang datang," kata Margana.

    ADDI MAWAHIBUN IDHOM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.