Puan Masih Godok Program Kerja Revolusi Mental  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menjelang peringatan hari buruh, Presiden Joko Widodo bersama Puan Maharani hadir pada peresmian Groundbreaking Rusunawa Buruh di Ungaran, Semarang, 29 April 2015. Rusunawa buruh tersebut terintegrasi dengan program pemerintah pembangunan 1 juta rumah untuk rakyat. TEMPO/Budi Purwanto

    Menjelang peringatan hari buruh, Presiden Joko Widodo bersama Puan Maharani hadir pada peresmian Groundbreaking Rusunawa Buruh di Ungaran, Semarang, 29 April 2015. Rusunawa buruh tersebut terintegrasi dengan program pemerintah pembangunan 1 juta rumah untuk rakyat. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Puan Maharani mengatakan sampai saat ini kementeriannya belum menyelesaikan program kerja revolusi mental yang menjadi jargon Presiden Joko Widodo ketika berkampanye. Puan masih menggodok mekanisme pelaksanaan kegiatan dan anggaran dari program tersebut.

    "Kami juga masih godok apa saja bahan substansi dalam program revolusi mental," kata Puan kepada wartawan di Markas Komando Pertahanan Udara Nasional, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2015.

    Menurut Puan sebagian besar program revolusi mental akan disampaikan ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Materi sosialisasi tersebut lebih mengedepankan cara mengubah pola pikir masyarakat tentang etos kerja, gotong-royong, dan integritas masyarakat.

    Program revolusi mental nantinya akan menjadi gerakan nasional. Walhasil 34 kementerian dan seluruh lembaga negara sampai TNI dan Polri wajib menyampaikan program revolusi mental ke masyarakat.

    Sesuai rencana, jika program revolusi mental sudah jadi maka Presiden Jokowi akan meluncurkan langsung ke masyarakat. "Dalam waktu dekat kami akan presentasikan ke Presiden jika sudah selesai," kata dia.

    Sebelumnya Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan kucuran dana untuk "revolusi mental" sebesar Rp 149 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015. Dana itu, kata Menteri PMK Puan Maharani, bakal digunakan untuk membangun budaya masyarakat Indonesia.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.