Banten Siapkan Dana Bantuan Partai Rp 2,26 Miliar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dok. TEMPO/Panca Syurkani

    Dok. TEMPO/Panca Syurkani

    TEMPO.COSerang - Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 2,26 miliar untuk dana bantuan partai politik di Provinsi Banten.

    "Perhitungannya berdasarkan per suara sebesar Rp 45.710. Di Banten, pada pemilihan legislatif 2014, perolehan suara sah sebanyak 4.827.867 suara, dan semua itu dikalikan dengan bantuan per suara,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Rusdjiman Soetmaatmadja, Kamis, 7 Mei 2015.

    Rusdjiman mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil dari rumusan aturan penganggaran dana bantuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang tata cara pedoman perhitungan penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan partai politik.

    Menurut Rusdjiman, untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut, partai politik harus mengajukan permohonan kepada gubernur dengan melampirkan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya yang telah diperiksa BPK. “Nanti Kesbangpol melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan yang masuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD),” tuturnya.

    Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Syaeful Bahri, mengakui anggaran yang digunakan pada pemilihan kepala daerah serentak lebih besar dibandingkan dengan anggaran pilkada sebelumnya yang tidak dilakukan serentak. “Ada dua faktor besar yang menyebabkan pembengkakan ini. Pertama, biaya kampanye calon yang ditanggung oleh negara. Kedua, adanya pembentukan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS). Dua hal tersebut yang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya," ujar Syaeful.

    WASI’UL ULUM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utang BUMN Sektor Industri Melonjak, Waskita Karya Paling Besar

    Sejumlah badan usaha milik negara di sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan utang yang signifikan. Waskita Karya menanggung utang paling besar.