TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa anggota DPR yang mengajukan interpelasi terhadap kesepakatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Indonesia akan memperjuangkan di paripurna DPR Selasa (30/8) depan. Sebelumnya pada Senin (29/8) mendatang surat interpelasi yang telah ditandatangani oleh minimal 17 orang anggota fraksi DPR itu akan diserahkan kepada pimpinan DPR, untuk dibacakan pada saat sidang paripurna keesokan harinya. Setelah itu surat interpelasi ini akan dibawa ke Bamus untuk diambil tindakan. "Secara yuridis interpelasi memiliki kekuatan hukum dan pengaruh kuat," ujar Djoko Edhi dari FPAN salah seorang anggota DPR yang juga ikut dalam menandatangani interpelasi tersebut. Menurut Djoko Edhi saat ini sejumlah anggota fraksi yang mendaftar untuk mengajukan interpelasi tersebut sudah melebihi quorum minimal 17 anggota yang ditetapkan sesuai undang-undang.Menurut Choirul Sholeh dari FKB, yang akan diajukan dalam interpelasi itu beberapa butir misalnya mengenai penetapan suku bunga yang berbeda dari Bank Indonesia. "Ini lebih federal dari negara federal sekalipun, interpelasi ini akan kami lihat perhatian pemerintah,"ujar anggota DPR dari Komisi VI.Dalam waktu dekat juga DPR akan mengundang anggota GAM untuk menyamakan persepsi soal MOU tersebut. "Selama ini kita hanya dengan persepsi dari pemerintah belum dari GAM,"kata Djoko.Selain nama di atas terdapat deretan nama lain dari FPDIP seperti Ganjar Pramono, Dedi Sutomo, Hasto Krisnanto dan Sapto Anggoro. "Mereka semua sudah mencantumkan nama, kecuali dari PDIP beberapa nama dari fraksi lain masih menunggu ijin dari fraksi masing-masing, saya masih terus menggalang. Insya Allah lebih dari yang ada di tatib untuk mengajukan interpelasi yang jelas sudah didukung 4 fraksi,"ujar Arya Bima dari FPDIP.Rengga Damayanti
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 jam lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.