TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan kalahnya Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, dalam konflik internal partai beringin akan berimbas pada Koalisi Merah Putih. Menurut dia, Koalisi Merah Putih tak akan bertahan lama karena tidak lagi mempunyai agenda bersama.
"Adanya friksi-friksi internal, terutama di Golkar, membuat Koalisi Merah Putih sulit direkatkan lagi," kata Gun Gun saat dihubungi, Rabu, 11 Maret 2015. Beralihnya kepengurusan dari Aburizal ke Agung Laksono otomatis akan membuat partai beringin merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Minimal netral dan tetap mendukung isu-isu pemerintah." Padahal, posisi Aburizal saat ini adalah Ketua Koalisi Merah Putih, kolisi pendukung Prabowo pemilihan presiden lalu.
Baca Juga:
Selain Golkar, kata dia, pucuk pimpinan Partai Amanat Nasional juga berpindah dari Hatta Rajasa ke Zulkifli Hasan. Padahal, selama ini yang membuat PAN merapat ke Koalisi Merah Putih adalah kesolidan Hatta dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Peralihan Zulkifli bisa mengubah peta. Zulkifli lebih cair dan fleksibel."
Menurut Gun Gun, selama ini Koalisi Merah Putih bisa berkongsi lantaran ada isu pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketika pemilukada kembali ke pemilihan langsung, kata dia, itu menjadi titik krusial melemahnya daya tawar anggota koalisi.
Dia memprediksi yang cukup kuat bertahan di kutub ekstrim atau luar kekuasaan hanya Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra. Meski demikian, partai kepala burung Garuda itu masih cukup fleksibel dapat menerima Jokowi dan bekerja kolaboratif dengan pemerintah sesuai isu.
Gun Gun berharap mengendurnya satu per satu anggota Koalisi Merah Putih tidak meninabobokan Jokowi. "Justru problem akan lebih besar. Seluruh kekuatan di atmosfer kekuasaan," ujarnya. Menurut dia, makin besar kelompok politik di kekuasaan, maka akan membuat Jokowi kesulitan mengelola zona aman elite.
Di satu sisi, Jokowi akan diuntungkan karena tidak akan terhambat saat membahas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dia akan semakin tersandera dengan kepentingan mengelola isu elite politik, bukan isu publik. "Jokowi tidak akan ada bedanya dengan Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.
LINDA TRIANITA