TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak akan berakhir meski didera permasalahan kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik serta demonstrasi ratusan pegawai. Menurut dia, permasalahan yang menimpa pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hanyalah problem perorangan.
"Oh, enggak," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa, 3 Maret 2015. Kalla menjawab soal kemungkinan berakhirnya keberadaan KPK setelah menghadapi persoalan sejak Januari lalu. "Hanya, lalu ada yang memasukkan emosi politik ke dalam."
Kalla membantah anggapan bahwa demonstrasi yang dilakukan pegawai Komisi dan kriminalisasi terhadap pimpinan membuat komisi antirasuah itu tamat. Dia meminta semua pihak, termasuk ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berunjuk rasa hari ini, menghormati proses hukum.
Menurut dia, pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan sesuai dengan hasil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Ya, kita harus mengoreksi diri juga," kata Kalla.
Sekitar 500 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berunjuk rasa di depan gedung Komisi, Selasa pagi ini. Mereka menolak sikap pimpinan KPK mengenai pelimpahan pengusutan kasus dugaan rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Para pegawai itu terdiri atas penyidik, penyelidik, serta staf KPK.
"Pernyataan sikap kami sudah jelas, menolak keputusan pimpinan KPK," kata Nanang Syam, pegawai KPK yang jadi orator aksi.
Unjuk rasa para pegawai KPK ini dimulai sekitar pukul 09.00. Mereka secara bergantian berorasi. Pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrrahman Ruqi dan Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji ikut hadir di tengah para pengunjuk rasa.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | RUSMAN PARAQBUEQ
