TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyayangkan pelimpahan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan Agung dan diteruskan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian. Ia menduga ada upaya tawar-menawar dalam penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan Kejaksaan.
"Saya khawatir KPK mengkhianati publik jika benar ada tawar-menawar pelimpahan kasus korupsi. Bukan itu yang kami harapkan," kata Zainal saat dihubungi Tempo, Senin, 2 Maret 2015. Ia meminta enam lembaga negara segera bertindak menghentikan konflik KPK dengan kepolisian yang menghambat pemberantasan korupsi.
1. Presiden
Presiden seharusnya bisa membiarkan KPK terus menyelidiki kasus korupsi. Zainal lebih menyukai keputusan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menghentikan kasus KPK - Kepolisian Jilid I. "SBY membiarkan independensi proses penyidikan KPK, baru membentuk tim 8. Itu lebih baik," kata dia.
Selain itu, Zainal meminta presiden lebih selektif memilih panitia seleksi calon pimpinan KPK. "Presiden harus mengawal tim pansel. Jangan sampai begundal pro korupsi menyamar jadi pimpinan KPK," kata dia.
2. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung, kata Zainal, sebaiknya segera menegur hakim gugatan praperadilan Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "MA harus meminta rekomendasi Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi kepada Sarpin," kata dia.
3. Komisi Yudisial
Zainal meminta Komisi segera mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap putusan Sarpin yang menetapkan status tersangka Budi Gunawan tidak sah. Sarpin menganggap penetapan tersangka Budi oleh KPK tak punya bukti kuat. "KY harus segera berikan sanksi kepada Sarpin karena kesalahan putusannya," kata dia.
4. Kejaksaan Agung
Karena putusan Sarpin, KPK harus melimpahkan penyidikan kasus dugaan suap dan korupsi Budi kepada Kejaksaan. Zainal berharap Kejaksaan bisa menyelesaikan penyelidikan dengan independen. "Kejaksaan harus sungguh-sungguh dan jangan pakai preferensi politik," kata dia.
5. Kepolisian
Zainal berharap kepolisian mampu mereformasi tim internal dan memperbaiki hubungan kepolisian dengan komisi antirasuah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan, kata Zainal, harus bijak menentukan calon Kepala Kepolisian dan lima pimpinan KPK. Ia meminta DPR menghindari kepentingan politik untuk memilih pimpinan KPK yang pro pemberantasan korupsi.
"Kuncinya tetap di panitia seleksi. Kalau seluruh calon bagus, DPR tak punya kesempatan memilih yang buruk," ujar dia.
PUTRI ADITYOWATI
