TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo bersikap bijak dalam memilih kepala Badan Intelijen Negara baru pengganti Letnan Jenderal (purnawirawan) Marciano Norman.
Al Araf mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak tersandera partai politik pendukung dalam menetapkan kepala BIN baru.
"Jangan sampai seperti pemilihan calon Kapolri kemarin, menimbulkan kontroversi yang melelahkan," kata Al Araf dalam diskusi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Al Araf meminta Presiden Jokowi tidak memasukkan nama-nama kontroversial dalam bursa calon kepala BIN. Salah satu isu terkencang adalah calon kepala BIN yang diduga terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Musababnya selama ini jabatan kepala BIN sering dipegang oleh pejabat dari militer.
Seperti diberitakan, Jokowi sempat mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Namun, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengenakan status tersangka kepada Budi Gunawan, Jokowi menunda pelantikan.
Belakangan, Jokowi mengajukan calon baru yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala Polri merangkap pelaksana tugas Kapolri.
FPDIP bereaksi keras terhadap penggantian calon ini dan mulai menggulirkan wacana interpelasi terhadap Jokowi atas penunjukan calon Kapolri baru.
Ini baru akan kembali dibahas pada 23 Maret seusai masa reses DPR.
INDRA WIJAYA
