Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rahasia Bakal Dibuka, Pengacara KPK: Hei.. Rahasia

image-gnews
Tim pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat membacakan permohonan dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 9 Februari 2015. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sarpin Rijaldi ini beragendakan pembacaan permohonan. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Tim pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat membacakan permohonan dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 9 Februari 2015. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sarpin Rijaldi ini beragendakan pembacaan permohonan. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.COJakarta - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Ajun Komisaris Besar Hendi Kurniawan, bersaksi dalam sidang praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 10 Februari 2015. Dalam kesaksiannya, Hendi, yang dihadirkan oleh kuasa hukum Budi Gunawan, berniat membuka rahasia pengusutan perkara di bekas lembaganya tersebut.

Namun pengacara KPK tidak terima, sehingga terjadi perdebatan antara kuasa hukum KPK dan pengacara Budi Gunawan. "Saya mengundurkan diri karena ada penetapan tersangka tanpa dua alat bukti pada 2012," ujar Hendi dengan sedikit terbata-bata.

Hendi pernah jadi penyidik KPK periode 2008-2012. Dia mengundurkan diri dari KPK setelah terjadi konflik antara KPK dan Polri pada 2012. Saat itu KPK sedang mengusut kasus korupsi alat uji surat izin mengemudi dengan tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Ketika balik ke Bareskrim Polri, Hendi menyerang Ketua KPK Abraham Samad lewat konferensi pers.

Keterangan Hendi tersebut langsung disambut pengacara Budi Gunawan, Maqdir Ismail. Dia meminta Hendi memberi tahu kasus apa yang membuat dirinya bermasalah dengan pimpinan KPK.

Hendi tak langsung menjawab pertanyaan Maqdir. Dia meminta izin terlebih dahulu kepada hakim Sarpin Rizal, yang memimpin sidang praperadilan tersebut. "Diperbolehkan," tutur Sarpin singkat.

Belum sempat Hendi menjawab, pengacara KPK, Chatarina Siregar, memotongnya. Chatarina keberatan karena mantan penyidik KPK tidak diperbolehkan membuka rahasia kasus yang pernah ditangani sesuai dengan aturan di KPK.

Chatarina beralasan, kasus Budi Gunawan tak memiliki relevansi dengan rahasia pengusutan di KPK yang pernah ditangani Hendi. "Kalau mau bahas kasus tersebut, ya di sidang lainnya, bawa saksi yang berkaitan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maqdir dan pengacara Budi Gunawan yang lain tak terima pernyataan Chatarina. Mereka pun berdebat di dalam sidang. "Kita tidak boleh lokalisasi kasus. Kita buka lewat publik, agar mereka bisa menilai. Kami tak menggeneralisasi bahwa semua yang ditangani KPK ada kesewenang-wenangan," ujar Maqdir.

Chatarina membalas. Dia mengingatkan bahwa Hendi adalah saksi fakta. Karena itu, fakta yang diungkapkan harus berhubungan dengan kasus Budi Gunawan. Chatarina mengaku tak keberatan jika masalah di KPK yang ingin diungkapkan Hendi ditangani dalam proses hukum berbeda.

Penjelasan Chatarina ini diterima oleh Sarpin. Ia pun meminta Hendi tak perlu membuka rahasia pengusutan perkara yang pernah ditanganinya ketika jadi penyidik KPK. Sarpin juga meminta pengacara Budi Gunawan menanyakan hal lain yang berkaitan dengan kasus kliennya. "Ini kesimpulan saya," kata Sarpin.

Setelah perdebatan itu, Hendi pun melanjutkan kesaksiannya. Namun dia hanya 15 menit bersaksi di persidangan tersebut.

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Bansos Presiden

1 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. KPK mengajukan pencegahan terhadap 5 orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yang berlaku untuk 6 bulan ke depan sebagai kebutuhan proses penyidikan, 2 orang pihak swasta Kusnadi dan Dona Berisa, 3 orang advokat Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah dan Yanuar Prawira Wasesa dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Bansos Presiden

KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi bansos presiden


KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

4 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

Tim hukum PDIP menilai KPK memiliki motif lain karena tiba-tiba kembali mengusut kasus Harun Masiku.


Bos Tambang Setyo Mardanus Dipanggil KPK, jadi Saksi TPPU Abdul Gani Kasuba

18 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Bos Tambang Setyo Mardanus Dipanggil KPK, jadi Saksi TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa 6 pihak swasta terkait dugaan TPPU eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). Salah satunya Setyo Mardanus.


KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Termasuk Staf Hasto dan Tim Hukum PDIP

18 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Termasuk Staf Hasto dan Tim Hukum PDIP

KPK mencegah 5 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait perkara suap Harun Masiku. Kelimanya merupakan saksi yang pernah dipanggil.


Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

21 jam lalu

Advokat Ahmad RIyadh memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Ahmad Riyadh disebut jaksa KPK secara bersama-sama dengan Gazalba menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad untuk pengurusan perkara kasasi. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

Menurut dia, permintaan tolong penyidik KPK untuk mengakui Ahmad Riyadh telah memberikan uang Rp 500 juta kepada Gazalba Saleh tidak masuk akal.


Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Mark Up, Bulog Klaim Tender Beras Impor Berlangsung Terbuka

21 jam lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Mark Up, Bulog Klaim Tender Beras Impor Berlangsung Terbuka

Perum Bulog klaim proses tender beras impor berlangsung terbuka. Tutup celah mark up atau penaikan harga.


Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

1 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Alasan PDIP Sebut Penggeledahan KPK Pengaruhi Elektabilitas Hevearita Gunaryanti Rahayu

PDIP tetap mendukung langkah KPK dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang.


Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

1 hari lalu

Advokat Ahmad RIyadh dan penyidik KPK Ganda Swastika (kiri), seusai memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi atas pengurusan perkara di MA melalui advokat Ahmad Riyadh. Kini Riyadh mencabut kesaksiannya.


Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

1 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Optimis MK Kabulkan Permohonan Batas Usia Pimpinan KPK

Novel Baswedan dan eks penyidik KPK lainnya yakin Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan mereka soal batas usia pimpinan KPK.


Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi PT Telkom, KPK Periksa 4 Saksi untuk Menghitung Kerugian Negara

Hari ini, KPK telah memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkom pada 2017-2018.