Partai Koalisi Dukung Jokowi Tunjuk Kapolri Baru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)

    Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)

    TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan partainya akan mendukung langkah apa pun yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengisi kekosongan posisi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang kini tengah terjadi. Termasuk bila Jokowi mengajukan calon Kapolri baru sebagai pengganti Budi Gunawan.

    "Karena ini adalah kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri tentu kami akan dukung," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 30 Januari 2015. Sebelumnya, tim koalisi tidak kompak soal dukungan terhadap Jokowi (baca: Politikus PDIP Sebut Ada 3 Brutus di Ring-1 Jokowi).

    Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan pemilihan calon Kapolri bisa saja menjadi jalan tengah menengahi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Meski begitu, Jokowi kata Arsul tetap harus mendasarkan keputusan itu pada ketentuan hukum yang berlaku. (Baca: Temui Prabowo, Pengacara Komjen Budi: Jokowi Takut )

    Jokowi, menurut Arsul, juga perlu mengedepankan norma hukum dan asas praduga tak bersalah atas status tersangka yang dilekatkan KPK pada Budi Gunawan. Saat ini, Arsul melanjutkan, terdapat dua pendapat besar dari publik tentang posisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Satu kelompok melihat dari segi etika moral menilai Budi tak layak dilantik karena berstatus tersangka. Sedang kelompok lain melihat dari sisi hukum dan aturan yang tak melarang tersangka diangkat jadi pejabat negara. "Ketentuannya seseorang tak bisa diangkat kalau suda terdakwa."

    Arsul memastikan fraksinya tak akan ikut dalam kelompok yang akan mengajukan interpelasi bila Jokowi tak jadi melantik Budi Gunawan. Namun menurut dia tak tertutup kemungkinan PPP akan menggunakan hak bertanya untuk mengklarifikasi alasan Jokowi tak jadi melantik Budi Gunawan. "Kami berkemungkinan akan ikut mengajukan hak bertanya sebagai bentuk sikap atas pengesahan Budi Gunawan sebagai Kapolri dalam paripurna lalu," ujar Arsul. (Baca: KPK vs Polri: Geger Bila Jokowi Jauhi Koalisi Mega)

    Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat Dossy Iskandar juga menyatakan partainya akan mendukung keputusan yang diambil Presiden Jokowi terkait pengisian posisi Kapolri. Hanura kata Dossy yakin Jokowi bisa menemukan solusi yang tepat. Apalagi Jokowi sudah berdiskusi dan mendapat masukan dari sejumlah pihak seperti tim sembilan dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). "Kami yakin Pak Presiden punya pertimbangan untuk setiap keputusan yang diambil," ujar Dossy (KPK vs Polri: Geger Bila Jokowi Jauhi Koalisi Mega).

    Sejak disetujui paripurna DPR, Budi Gunawan hingga kini belum dilantik Jokowi karena status Budi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibat penundaan pelantikan itu Jokowi justru mendapat tekanan dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat menjagokan Budi.

    Jokowi pun telah membentuk tim independen yang beranggotakan sembilan orang untuk mencari jalan tengah pengisian kekosongan posisi Kapolri. Salah satu usul yang diajukan tim sembilan adalah agar Jokowi segera memilih calon baru dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jokowi juga menjamu Prabowo Subianto, bekas lawan politiknya pada pemilu presiden lalu. Salah satu isi pertemuan terkait dengan kekosongan posisi Kapolri (baca pula: Dekati Prabowo, Jurus Politik Jokowi Tepuk 2 Lalat dan Koalisi Merah Putih Prabowo Siap Dukung Jokowi)

    IRA GUSLINA SUFA

    Topik terkait: KPK vs Polri | Budi Waseso | Budi Gunawan | Bambang Widjojanto

    Berita Terpopuler:
    Budi Waseso Diperiksa Komnas HAM Tiga Jam  
    Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden

    Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi
    Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?

    Terpopuler lainnya:
    Terkuak, Siapa yang Menerbangkan Air Asia Maut
    Kolesterol Tinggi Bisa Terjadi pada Usia Muda

    Wanita Tewas karena Berjingkrak Kegirangan Dilamar
    Dipenjara 21 Tahun Malah Dapat Duit Rp 75 Miliar 

    Gaji Rp 48 Juta, Camat DKI Minta Uang Lembur 

    Artis DPR Dilarang Show: Nurul Tegas, Desy Ngeles

    Ilmuwan akan Kuak Misteri Danau Purba di Sulawesi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.