TEMPO.CO, Blitar - Sejak Selasa, 27 Januari, hingga Kamis, 29 Januari 2015, kantor wakil rakyat Kabupaten Blitar dipastikan melompong. Hampir seluruh perwakilan partai politik di kantor itu melakukan kunjungan kerja. Tujuannya antara lain Lamongan, Jombang, Situbondo, Jember, hingga Semarang, dan Karanganyar, Jawa Tengah.
Ketua Fraksi Partai Golkar Suswati membenarkan hal itu. Dia tengah melakukan kunjungan kerja ke Semarang. “Badan yang lain juga melakukan kegiatan yang sama.” Suswati menyampaikan pesan singkatnya melalui ponsel kepada wartawan, Rabu, 28 Januari 2015.
Seorang personel Sekretariat Dewan Kabupaten Blitar mengatakan kepergian para wakil rakyat ini merupakan agenda tetap. Bahkan rencana kunjungan yang tak pernah terpublikasi hasilnya ini sudah direncanakan sejak awal mereka menjabat. Biasanya lokasi dan agenda kunjungan itu mereka tentukan sendiri. “Duitnya juga besar,” kata dia sambil tertawa.
Seorang wakil rakyat berhak mendapatkan uang saku dan uang makan Rp 500 ribu per hari untuk kunjungan di Jawa Timur. Jumlah itu bisa meningkat jika lokasinya lebih jauh hingga kisaran Rp 700-800 ribu per hari.
Tak hanya itu, masing-masing legislator juga berhak mendapatkan uang pengembalian (cash back) dari pembayaran hotel, kendaraan darat, atau pesawat terbang. Karena itu tak heran jika alokasi anggaran akomodasi mereka lebih besar dibandingkan biaya riil yang dikeluarkan. Dalam kunjungan tiga hari ini, masing-masing anggota Dewan diperkirakan bisa mengantongi uang tunai antara Rp 5-7 juta. (Baca: Nglencer ke Bali, Anggota DPRD Disambut Rebana)
Besarnya kebutuhan kunjungan kerja ini juga tercatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blitar tahun 2015. Meski tak menjelaskan angkanya secara persis, namun personel Sekretariat Dewan itu mengatakan kurang-lebih sama dengan tahun lalu yakni Rp 4 miliar. Uang itu sebisa mungkin habis terserap sebagai salah satu tolok ukur kinerja mereka.
Kunjungan kerja anggota Dewan ini dikecam anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pengurus Besar PMII Biro Ristek Mahathir Muhamad mengatakan perilaku anggota Dewan tidak berubah dari tahun ke tahun. Karena itu dia mendesak agar negara menghapus anggaran kunjungan kerja untuk menekan pemborosan. “Pejabatnya diminta hemat, ini malah Dewan-nya yang boros,” katanya. (Baca: Dana Perjalanan DPRD dan Pejabat DIY Capai Rp 97 M)
Mahathir juga menduga ada modus lain yang digunakan para anggota Dewan ini untuk menggarong uang negara. Salah satunya dengan berpura-pura tidak ikut berangkat namun tetap meminta jatah fasilitas yang diberikan kantor Sekwan berupa uang tunai. “Mereka ini rata-rata berwatak ganda yakni mempertahankan citra dan nama baik di masyarakat namun tetap menggarong uang di belakang.” (Baca: Ruang Karaoke DPRD Banten Dipertahankan)
HARI TRI WASONO
Terpopuler
Selalu Bilang Next, Ceu Popong Tegur Menteri Anies
Pngacara Budi Gunawan Kini Incar Penyidik KPK
KPK Rontok, Giliran Yusuf PPATK 'Diteror' DPR
