Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) didampingi Setkab Andi Widjajanto (kiri) dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil jelang pengumuman turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (kanan) didampingi Setkab Andi Widjajanto (kiri) dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil jelang pengumuman turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo saat ini sangat mengecewakan. Penyebabnya, Jokowi tidak tegas mengambil sikap untuk menyelesaikan perseteruan Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

    Haris menganggap Jokowi tidak pintar memainkan emosi publik menjadi sebuah kebijakan. Akibatnya, Jokowi kehilangan momentum dan kepercayaan rakyat. "Tugas dia seperti tukang cap, tukang stempel," kata dia dalam diskusi "Ada Apa dengan Jokowi" di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)

    Berita Menarik Lainnya
    Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
    Tedjo: KPK Tidak Kuat bila Didukung Rakyat Tidak Jelas
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?

    Haris menjelaskan, pemain utama dalam kebijakan Jokowi adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan para petinggi partai pendukung Jokowi, seperti Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa. (Baca: Ribut KPK, KontraS: Mega Jangan kayak Lagu Dangdut)

    Lebih jauh Haris menjelaskan, saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditekan oleh para petinggi partai yang mendukungnya dan oleh rakyat. Dampaknya, Jokowi tidak bisa membendung atau mengambil sikap tegas ihwal kasus Kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan serta upaya pelemahan KPK. (Baca: 2 Sinyal Kasus Bambang KPK Direkayasa)

    Jumat lalu, Jokowi menyatakan KPK dan Polri tidak boleh bergesekan dalam menjalankan tugas. Pernyataan itu dilontarkan untuk menanggapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Haris, pernyataan Jokowi ini menunjukkan kualitas Jokowi dalam menyelesaikan masalah. "Massa sudah bergerak, pernyataannya kok cuma itu? Dia tidak paham apa tidak berani?" (Baca: Penyidik Bareskrim Tersangkut Kasus Budi Gunawan?)

    DEWI SUCI RAHAYU

    Topik Terhangat:
    Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia

    Baca Berita Terpopuler
    Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain
    ''Ada Pembentukan Satgas-satgas Liar di Polri''
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi
    Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.