Risma Fasilitasi Kremasi Jenazah Korban AirAsia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berada Posko Pemkot Surabaya, di ruang Crisis Centre, Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Senin 29 Desember 2014. Hingga saat ini pencarian gabungan BASARNAS, TNI masih berlangsung. TEMPO/Fully Syafi.

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berada Posko Pemkot Surabaya, di ruang Crisis Centre, Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Senin 29 Desember 2014. Hingga saat ini pencarian gabungan BASARNAS, TNI masih berlangsung. TEMPO/Fully Syafi.

    TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya akan memfasilitasi dan menyediakan tempat untuk korban pesawat AirAsia QZ8501 yang dikremasi.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Adijasa tempat kremasi jenazah di Jalan Demak," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seusai bertemu keluarga korban AirAsia di Posko Ante-Mortem Polda Jawa Timur, Kamis, 1 Januari 2015. (Baca: Bubur Bayi, Perosotan dan Koper Korban AirAsia)

    Meskipun begitu, Risma menyerahkan semuanya kepada pihak keluarga korban apakah memang meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memfasilitasi pengkremasian jenazah dari penumpang AirAsia yang telah ditemukan.

    "Nanti keluarga yang ingin minta kremasi langsung dapat menghubungi kami dan nanti kami akan berkoordinasi langsung dengan pihak AirAsia," ujar Risma.

    Saat ini, kata Risma, salah satu keluarga dari Malang sudah minta difasilitasi soal pengkremasian jenazah tersebut. Tapi ada juga keluarga korban dari Malang setelah dikremasi dibawa ke Malang. "Jadi tidak hanya keluarga dari Surabaya saja dari luar Surabaya juga bisa," katanya. (Baca: Kapal Singapura Bersonar Cari Korban AirAsia Hari Ini)

    EDWIN FAJERIAL


    Baca Berita Terpopuler
    Ahok Promosikan Penemu Puing Air Asia, Siapa Dia?
    Ini Pesan Terakhir Teknisi Air Asia di Blackberry
    Tayangan Air Asia, KPI Sentil Tiga Stasiun TV
    Jasad Pramugari Air Asia Tiba di Pelabuhan Kumai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.