TEMPO.CO, Makassar - Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan menolak wacana musyawarah nasional islah untuk menyelesaikan perpecahan internal Partai Golkar. "Itu konyol namanya, kalau mau munas lagi," kata Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan Arfandi Idris saat dihubungi, Minggu, 14 Desember 2014.
Pada Kamis lalu, politikus Partai Golkar yang juga mantan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengusulkan dilaksanakannya musyawarah nasional islah. Munas untuk menyelesaikan konflik internal antara kepemimpinan Aburizal Bakrie versi Munas Bali dan kubu Agung Laksono versi Munas Jakarta. (Baca juga: Dipecat Kader yang Ikut Munas Golkar di Jakarta)
Baca Juga:
Menurut Arfandi, Golkar Sulawesi Selatan mendukung jika kedua kubu islah untuk menyatukan kembali seluruh kader. Namun tidak perlu dengan cara melakukan munas lagi. (Baca juga: 3 Amunisi Kubu Ical Kalahkan Agung Cs)
Arfandi mengatakan munas yang dilakukan berkali-kali tidak baik bagi citra Golkar di masyarakat. Dia menegaskan, Munas Bali sudah sah karena dihadiri oleh seluruh daerah. Munas Bali, kata Arfandi, sudah lengkap dengan menggelar pemilihan ketua umum. (Baca: Curhat Golkar Daerah Soal Konflik Ical Vs Agung)
Arfandi mengatakan islah dapat dilakukan jika sejumlah kader dari kubu Agung Laksono menerima hasil Munas Bali. "Itu syarat yang harus dipenuhi," kata Arfandi. (Baca juga: (Baca: Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly)
Pelaksana Tugas Ketua Partai Golkar Jeneponto Hoist Bahtiar mempertanyakan wacana digelarnya munas islah antar kedua kubu. "Munas Islah itu tidak perlu,"kata Hoist.
Hoist mengatakan Partai Golkar Jeneponto tak akan menghadiri Munas Islah, jika munas tersebut membatalkan Munas Bali. "Kami hanya akui Munas Bali,"kata Hoist.
INDRA OY
Berita lain:
Rela Mati dengan Menolak Kemoterapi Demi Anak
Ditemukan 10 Korban Longsor dalam Satu Mobil Colt
Kemenkoinfo: TPI Tak Berhak Bersiaran