Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perintah Jokowi kepada Tim Pansel Hakim MK

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Presiden Jokowi tersenyum saat berbincang dengan Presiden Korsel, Park Geun-hye, pada pertemuan bilateral Busan, Korsel, 11 Desember 2014.  AP/Ahn Young-joon, Pool
Presiden Jokowi tersenyum saat berbincang dengan Presiden Korsel, Park Geun-hye, pada pertemuan bilateral Busan, Korsel, 11 Desember 2014. AP/Ahn Young-joon, Pool
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjawab seluruh pertanyaan dan polemik soal tim tersebut. Di awal kerjanya, Tim Pansel diserang dengan penolakan terhadap dua anggotanya, Refly Harun dan Todung Mulya Lubis, dari para Hakim MK. "Yang diminta Presiden untuk bicara ke publik tentang ini adalah Saldi," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Sabtu, 13 Desember 2014.

Andi menolak berkomentar soal permintaan para hakim MK kepada Jokowi untuk meninjau ulang Keputusan Presiden nomor 51 tahun 2014. Ia juga tak menjawab soal keberadaan dan tanggapan Presiden Jokowi atas surat hasil rapat sembilan hakim MK nomor 2777/HP.00.00/12/2014. Sekretaris Jenderal MK, Janedjri Gaffar, mengklaim surat tersebut telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara. "Jadi silakan langsung ke Saldi," kata Andi. (Baca: Seleksi Hakim MK, Todung Jamin Independen

Saldi sendiri masih sulit dimintai komentar. Anggota tim Pansel yang juga mantan Hakim MK Haryono menyatakan, belum ada keputusan dan pembicaraan soal sikap tim terhadap isu pencoretan Refly dan Todung. Menurut Haryono, keberatan terhadap kedua wajar namun berlebihan. Ia menyatakan, beracara di MK berbeda dengan di Pengadilan Pidana atau Perdata. (Baca: Refly dan Todung Seleksi Hakim MK, Jokowi Diprotes)

Pengajuan judicial review oleh pemohon melalui kuasa hukum di MK disebabkan adanya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Efek putusannya, tak hanya untuk pemohon dan pengacara tetapi seluruh masyarakat karena hak konstitusinua dikembalikan. "Kalau pidana dan perdata, orientasinya cuma pribadi mereka saja. Jadi jangan khawatir akan begini atau apa," kata Haryono. (Baca: Hamdan Belum Putuskan Daftar Calon Hakim MK)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Todung membantah dirinya akan memiliki konflik kepentingan saat betugas menjadi anggota tim pansel. Ia mengaku akan menjaga independensi dan akuntabilitas dalam seluruh proses seleksi. Dirinya juga berdalih tugasnya sebagai tim pansel adalah keputusan Presiden Joko Widodo, tanpa intervensi. "Selama lebih dari sepulun tahun Mahkamah Konstitusi berdiri, perkara yang saya tangani bisa dihitung dengan jari," kata Todung.

FRANSISCO ROSARIANS


Baca Berita Terpopuler
Inikah Transaksi Rekening Gendut Foke?
Beri Jalan ke Jokowi, Sultan Yogya Dipuji Habis
Diajak Ikut Iringan Jokowi, Apa Kata Sultan Yogya?
Jokowi Ancam Pencuri Ikan, Ini Respons Thailand
Refly dan Todung Seleksi Hakim MK, Jokowi Diprotes

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

8 jam lalu

Massa aksi Hari Buruh Internasional membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara lainnya di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus


Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

9 jam lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.


4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

10 jam lalu

Kembang api  yang dinyalakan saat pergantian tahun baru 2014, dekat Tugu Selamat Datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, (1/1). Ribuan warga antusias menghadiri Jakarta Night Festival yang diadakan Pemrov DKI untuk merayakan tahun baru 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.


Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kiri) bersepeda di jalan terusan Bung Hatta, Mataram, NTB, Rabu (1/5/2024). Presiden bersepeda berkeliling kota di sela-sela rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari di NTB. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa).
Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.


Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

11 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.


Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

17 jam lalu

CEO Microsoft Satya Nadella berjalan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 30 April 2024. Pertemuan tersebut diantaranya membahas investasi Microsoft di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024


CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

18 jam lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.


Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

19 jam lalu

David L Tobing. ANTARA/Puspa Perwitasari
Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?


Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.


Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

1 hari lalu

Pabrik Bioetanol PTPN X di Mojokerto, Jatim. (ANTARA/Eric Ireng.)
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.