Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Islah Golkar, Apa Tawaran Kubu Agung Laksono?

image-gnews
Ketum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono bersama Sekjen Zainudin Amali (kanan) dan Wakil Ketua Priyo Budi Santoso, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 12 Desember 2014.TEMPO/Imam Sukamto
Ketum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono bersama Sekjen Zainudin Amali (kanan) dan Wakil Ketua Priyo Budi Santoso, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 12 Desember 2014.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Agung Laksono, Zainuddin Amali, menyampaikan ajakan islah (damai) dengan beberapa syarat kepada kubu Aburizal Bakrie. Zainudin yakin Golkar tidak akan terbelah jika kedua kubu sepakat memendam kelompok. "Ada tiga hal yang harus disepakati kalau mau islah. Kami tidak mau membudayakan dendam," kata Zainuddin di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Jumat malam, 12 Desember 2014.

Zainudin mengatakan syarat pertama yaitu kesetaraan atas kedudukan anggota tiap kubu. Syarat kedua adalah visi-misi dan agenda jangka panjang partai. "Tentu harus membuat partai menjadi lebih baik dan maju," katanya. Syarat ketiga, setiap kubu harus berjanji menghapuskan status kalah dan menang setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keabsahan salah satu dari mereka. (Baca: Agung Libatkan Banyak Kader Muda di DPP Golkar.)

Menurut Zainuddin, kedudukan kubu Aburizal dan Agung Laksono setara di mata publik selama Kemenkumham belum mengeluarkan keputusan. Kubu Aburizal Bakrie telah menyetorkan laporan musyawarah nasional (munas) dan susunan pengurus partai pada Senin, 8 Desember 2014. Namun dokumen tersebut belum lengkap. Sedangkan kubu Agung akan menyerahkan susunan lengkap pengurus pada Senin, 15 Desember 2014. (Baca: Kantor Golkar Milik Bersama, Kubu Ical Akui Agung?)

Wacana perdamaian kedua kubu sempat beberapa kali muncul. Sebelumnya, politikus senior Golkar, Akbar Tandjung, turun tangan mendamaikan Aburizal dengan Agung. Akbar sempat bertemu Agung dan Aburizal demi menemukan solusi konflik partai, tapi tidak berhasil.

PUTRI ADITYOWATI

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berita Terpopuler
Siapa 10 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut? 
Menteri Susi: You Langgar Aturan, Saya Tabrak
Inikah Transaksi Rekening Gendut Foke?  

 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Langkah Politik Ridwan Kamil Arsitek yang Jadi Gubernur Jawa Barat, Melaju Menjadi Cawapres Ganjar?

15 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaiki sisingaan saat parade kesenian Jawa Barat di di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 19 Agustus 2023. Parade yang menampilkan sejumlah kesenian dan kebudayaan khas dari sejumlah kota di Jawa Barat tersebut dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Barat. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Langkah Politik Ridwan Kamil Arsitek yang Jadi Gubernur Jawa Barat, Melaju Menjadi Cawapres Ganjar?

Sosok Ridwan Kamil cukup unik masuk ke dunia politik. Arsitek yang menjadi wali kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Disebut kandidat cawapres Ganjar


Airlangga Dampingi Jokowi selama KTT G20 New Delhi

16 hari lalu

Airlangga Dampingi Jokowi selama KTT G20 New Delhi

Indonesia dan Brazil memiliki posisi sebagai anggota Troika.


Profil Ikram Rosadi, Suami Baru Larissa Chou yang Jadi Caleg Partai Golkar

22 hari lalu

Ikram Rosadi, Larissa Chou, dan Yusuf. Foto: Instagram Ikram dan Larissa.
Profil Ikram Rosadi, Suami Baru Larissa Chou yang Jadi Caleg Partai Golkar

Profil Ikram Rosadi suami baru Larissa Chou yang menikah pada Minggu, 3 September 2023 ini rupanya juga pengurus organisasi masyarakat.


Prabowo Subianto Sebut Pemimpin Harus Punya Akhlak Kesetiaan, Puji Jokowi

23 hari lalu

Ketua Umun Partai Gerindra Prabowo Subianto berpidato saat deklarasi dukungan Partai Gelora terhadap Prabowo di Djakarta Theather, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan akan menghilangkan koruptor dan menjamin rakyat tidak ada yang kelaparan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Subianto Sebut Pemimpin Harus Punya Akhlak Kesetiaan, Puji Jokowi

Prabowo Subianto menilai Presiden Jokowi memiliki kesetiaan kepada rakyat.


Apa Saja Bahaya dan Permasalahan dari Middle-Income Trap?

43 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Apa Saja Bahaya dan Permasalahan dari Middle-Income Trap?

Begini bahaya dan permasalahan kondisi middle-income trap di Indonesia


Airlangga Hartarto Sebut Middle Income Trap Jadi Alasan Dukung Prabowo, Urgensinya?

43 hari lalu

(dari kiri) Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat deklarasi dukungan Prabowo Subianto Pilpres 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu, 13 Agustus 2023. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Hartarto Sebut Middle Income Trap Jadi Alasan Dukung Prabowo, Urgensinya?

Ihwal Middle Income Trap diklaim Airlangga Hartarto menyebutkan da pada visi Prabowo.


Jejak Langkah Politik Partai Golkar: Pasca Reformasi Kian Menurun

53 hari lalu

Bendera dan Atribut Partai menghiasi lokasi berlangsungnya Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 6 Desember 2014. Munas tandingan yang dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini rencananya akan dihadiri oleh 240 DPD provinsi dan kabupaten/kota. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Jejak Langkah Politik Partai Golkar: Pasca Reformasi Kian Menurun

Berikut jumlah kursi yang diperoleh Partai Golkar dari Pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang semakin menurun. Bagaimana prospek di Pemilu 2024?


Ratu Tatu: Partai Golkar Fokus Kemenangan 2024

56 hari lalu

Ratu Tatu: Partai Golkar Fokus Kemenangan 2024

Demokrasi di internal Partai Golkar, baik tingkat pusat dan daerah berjalan cukup baik


Munaslub Golkar, Benarkah untuk Lengserkan Airlangga Hartarto? Begini Pro-Kontra Para Tokoh

58 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) berbincang dengan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kanan) usai melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu 30 Juli 2023. Dalam pertemuan itu seluruh jajaran DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan menolak isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan akan terus fokus memenangkan Golkar dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Munaslub Golkar, Benarkah untuk Lengserkan Airlangga Hartarto? Begini Pro-Kontra Para Tokoh

Kader Partai Golkar ada yang mengusulkan munaslub Golkar menjelang Pemilu 2024, apakah upaya mendongkel Airlangga Hartarto? Ini pro-kontra para tokoh.


JK Ungkap Butuh Modal Rp500-600 Miliar untuk Jadi Ketua Umum Golkar

58 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla usai menghadiri acara halal bil halal bersama Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla memberikan keterangan pers agar semua pihak bersabar terkait keputusan sistem Pemilu Proporsional Tertutup yang akan segera diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Subekti.
JK Ungkap Butuh Modal Rp500-600 Miliar untuk Jadi Ketua Umum Golkar

Menyikapi desakan Munaslub di Partai Golkar, JK termasuk yang menolaknya.