TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan, 5 ribu desa di Indonesia siap mengaplikasikan anggaran berbasis online pada 2015 mendatang. "Kami masih menyiapkan formula online hingga akhir tahun ini," kata Marwan dalam peluncuran program e-village budgeting di depan kantor Bupati Banyuwangi, Minggu 7 Desember 2014.
Marwan menjelaskan 5 ribu desa itu diprioritaskan berada di luar Pulau Jawa, terutama yang belum terakses dengan internet. Nantinya setiap kabupaten akan diambil tujuh desa sebagai percontohan yang siap melaksanakan anggaran dengan sistem online itu. Desa percontohan itu diharapkan bisa ditiru oleh desa-desa lainnya yang jumlahnya mencapai 67 ribu.
Anggaran berbasis online itu meliputi mulai perencanaan hingga pelaporan. Sistem online ini membuat Kementerian PDT dan Transmigrasi lebih mudah melakukan pengawasan anggaran desa karena seluruh desa akan terkoneksi langsung dengan Kementerian.
Sistem online ini sangat dibutuhkan karena desa sebentar lagi akan menerima dana hingga Rp 1,4 miliar sesuai amanat UU Nomor 6/2014 tentang Desa. "Ada ruangan khusus untuk memonitor seluruh anggaran dan pembangunan desa," kata Marwan. (Baca: Menteri Desa Gandeng KPK Awasi Program Rp 1 M)
Sementara itu, Pemerintah Banyuwangi berinisiatif melaksanakan e-village budgeting pada awal 2015. Pemerintah Banyuwangi telah melatih sekretaris dan bendahara desa agar siap mengaplikasikan program tersebut.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan, e-Village Budgeting dibuat untuk mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. "Desa adalah beranda depan pelayanan masyarakat, jadi harus terus meningkatkan kualitas tata kelolanya menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif," kata Anas. (Baca: Kementerian Desa Bikin Tim Pengawal Dana Desa)
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan, e-Village Budgeting adalah salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini juga menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan.
IKA NINGTYAS
Topik terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya
'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada'
Anies Stop Kurikulum 2013, Kepala Sekolah Kecewa
Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
