Menteri Anies Baswedan Stop Kurikulum 2013  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan di halaman Istana Merdeka, Jakarta,26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan di halaman Istana Merdeka, Jakarta,26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Rasyid Baswedan menarik kurikulum 2013 di sejumlah sekolah yang dinilai belum siap menerima kurikulum baru mulai semester genap 2014/2015. "Kami akan lakukan evaluasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014," kata Anies dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 5 Desember 2014. (Ombudsman: Kurikulum 2013 Membebani Guru dan Siswa)

    Anies meminta evaluasi tersebut dapat dilakukan secara lengkap dan menyeluruh sebelum kurikulum baru diterapkan di seluruh sekolah. Ia menganggap masalah-masalah yang muncul selama ini terjadi karena evaluasi yang belum lengkap. "Masalah-masalah sesungguhnya bisa dihindari jika proses perubahan dilakukan secara lebih saksama dan tak terburu-buru," katanya. (DKI Setuju Menteri Anies Evaluasi Kurikulum 2013)

    Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak tahun ajaran 2013/2014. Pada tahun ajaran 2014/2015, kurikulum ini dilaksanakan di sekolah di 295 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Tiga bulan setelah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia, Anies mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum 2013. (Kurikulum 2013, Guru Kesulitan Beri Nilai Murid)

    Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 menyebutkan bahwa evaluasi Kurikulum 2013 bertujuan menguji kembali kesesuaian antara ide dan desain kurikulum; antara desain dan dokumen kurikulum; antara dokumen dan implementasi kurikulum; serta antara ide, hasil, dan dampak kurikulum.

    PAMELA SARNIA

    Baca berita lainnya:
    KPK Bantah Boediono Sudah Tersangka Kasus Century
    Gubernur FPI Sewot Soal Tunggakan Iuran Warga
    Jokowi Untung Golkar Tolak Perpu Pilkada, Kok Bisa?
    5 Tanda Partai Politik Bakal Bubar 
    Tolak Perpu Pilkada, Kubu Prabowo Sebut SBY Pembohong

     


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota 1998

    Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei terjadi lagi, namun kejadian di 2019 berbeda dengan 1998. Simak kengerian di ibu kota pada akhir Orde Baru itu.