Menteri Yasonna Soal SBY: Dia Pengkhianat Duluan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan kemarin. Dalam pernyataan lewat media sosial Twitter itu, SBY merasa partai pendukung Prabowo Subianto telah mengingkari kesepakatan untuk menyetujui peraturan pemerintah penggganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah langsung.

    Yasonna ragu partai Koalisi Prabowo, khususnya Golkar, benar-benar mengkhianati Partai Demokrat. "Itulah hebatnya. Kalau saya melihatnya apa iya Demokrat merasa dikhianati? Sejak awal saja dia pengkhianat duluan, bagaimana?" kata Yasonna di kantornya, Jumat, 5 Desember 2014.

    Seharusnya, kata Yasonna, SBY saat masih menjabat presiden bisa mencegah Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan DPR. (Baca: Ini Pendapat MK jika Perpu Pilkada Ditolak DPR  )

    Caranya, Yasonna melanjutkan, SBY memerintahkan Fraksi Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Jokowi. Namun, kenyataannya, saat sidang paripurna membahas rancangan undang-undang tersebut digelar, Fraksi Demokrat yang dipimpin Nurhayati Ali Assegaf justru walk-out.

    Hal ini membuat Koalisi Prabowo memenangi voting, sehingga Undang-Undang Pilkada disahkan DPR. (Baca: Perpu Ditolak, Pilkada Langsung Tidak Terancam)

    Seperti diberitakan, SBY dalam cuitannya di Twitter menilai Partai Golkar telah melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Demokrat hendak bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo untuk memenangi voting paket pimpinan DPR.

    Atas perubahan sikap Golkar itulah SBY menyeru pimpinan partainya agar merapat ke Koalisi Jokowi supaya perpu pilkada tidak ditolak DPR, yang akan mulai membahas perpu tersebut seusai reses pada 12 Januari mendatang.

    Yasonna mengatakan SBY seharusnya belajar dari pengalamannya selama sepuluh tahun menjabat presiden. Menurut dia, SBY kerap dikhianati koalisinya sewaktu menjadi presiden. Namun Yasonna mengakui bahwa sikap partai anggota koalisi bisa tidak selalu sama. (Baca: Jokowi Untung Golkar Tolak Perpu Pilkada, Kok Bisa?)

    "Itu kan berulang-ulang. Masak, enggak belajar dari situ," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.



    LINDA TRIANITA

    Berita terpopuler lainnya:
    Ical Ketum Golkar, Peristiwa Tragis Mengiringi
    Ciri-ciri Taksi Express Asli dan Palsu 
    Jadi Gubernur FPI, Berapa Gaji Fahrurrozi? 
    KPK Bantah Boediono Sudah Tersangka Kasus Century



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Suara Jokowi - Ma'ruf dan Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019

    Komisi Pemilihan Umum mencatat pasangan Jokowi - Ma'ruf menang di 21 provinsi, sedangkan Prabowo - Sandiaga unggul di 13 provinsi saat Pilpres 2019.