Fuad Amin: Dugaan Ijazah Palsu sampai Suap Migas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fuad Amin Imron, Ketua DPRD Bangkalan. facebook.com

    Fuad Amin Imron, Ketua DPRD Bangkalan. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan menerima suap saat menjabat Bupati Bangkalan.

    Selama sepuluh tahun menjadi bupati, Fuad, 66 tahun, sempat terlilit sejumlah masalah. (Baca: KPK: Ketua DPRD Bangkalan Tak Bisa Mengelak  )

    Fuad diduga menggunakan ijazah palsu saat maju ke arena pemilihan kepala daerah Bangkalan pada 2003. Terpilihnya Fuad menuai protes dari warga Madura yang tergabung dalam Masyarakat Bangkalan Anti-Pembodohan.

    Kementerian Dalam Negeri mengetahui adanya surat permintaan penyidikan dari Kepolisian RI kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk memeriksa Fuad kala itu. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga telah memastikan ijazah tersebut palsu.

    Namun Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menghentikan penyidikan masalah ini. Surat perintah penghentian penyidikan itu dikeluarkan pada 22 Juni 2014. Tidak menerima keputusan ini, Masyarakat Bangkalan Anti-Pembodohan mempraperadilankan kepolisian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Baca:Suap Ketua DPRD Bangkalan dari BUMD  )

    Fuad kembali maju dalam pemilihan Bupati Bangkalan periode 2008-2013. Pencalonannya ditolak sejumlah warga Madura. Alasan penolakan masih sama seperti sebelumnya: ijazah Fuad palsu. Namun masalah tersebut tidak mampu menjegal langkah Fuad.

    Fuad lalu menyerahkan tongkat estafet kepada anaknya, Makmun Ibnu Fuad. Setelah itu, Fuad, yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menjadi Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra untuk periode 2014-2019. (Baca: 30 Polisi Bantu KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan  )

    Senin malam, 1 Desember 2014, Fuad dan dua orang lain ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Jawa Timur. Barang bukti yang disita dalam penangkapan itu adalah uang Rp 700 juta.

    Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan Fuad diduga menerima suap ketika masih menjabat Bupati Bangkalan. Fuad, kata Adnan, mengaku telah menerima pemberian uang berkali-kali. "Ini suap yang sudah dilakukan sejak perjanjian pada 2007," kata Adnan.

    SINGGIH SOARES | MUHAMMAD RIZKI | PDAT

    Berita Terpopuler
    Fahrurrozi, Gubernur Jakarta Tandingan Versi FPI
    FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
    'Tukang Kor' di Munas Golkar Kubu Ical


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.