TEMPO.CO , Semarang: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah mendukung gerakan unjuk rasa dan demontrasi yang dilakukan beberapa pihak untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Aksi penolakan kenaikan harga BBM sebagai bentuk kepedulian kepada wong cilik yang semakin susah akibat kenaikan harga BBM sehingga kami mengapresiasi,” kata anggota fraksi PPP Hartinah saat menyampaikan pandangan umum sikap fraksi terhadap Rancangan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Tengah 2015 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Kamis, 20 November 2014. (Baca juga: Mengapa BBM Hanya Naik Rp 2.000)
Sikap PPP Jawa Tengah tersebut menunjukkan mereka menolak kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM. Padahal, ada kader PPP yang menjadi anggota kabinet pemerintahan Jokowi-Kalla, Menteri Agama Lukman Saefuddin.
Menurut Hartinah, fraksi PPP DPRD Jawa Tengah menilai kenaikan harga BBM akan memicu melambungnya harga bahan pokok. Karena harga bahan pokok naik, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Hartinah mengatakan menaikkan harga BBM di saat harga dasar minyak dunia turun menjadi catatan sejarah pertama di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Hartinah menambahkan, Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah memperkirakan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah akan meningkat tajam akibat kenaikan harga BBM. Sebelumnya, kata Hartinah, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2014 sebesar 4,836 juta jiwa atau 14,46 persen. Jumlah ini meningkat dibanding September 2013 akibat adanya kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
Maka, kata Hartinah, target Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,05-8,7 persen pada 2015 akan sulit diwujudkan. “Target ini seperti bermimpi karena justru di akhir tahun 2014 ini pemerintah menaikkan harga BBM,” kata Hartinah.
ROFIUDDIN
Berita lain:
JE Sahetapy: Piring Kabinet SBY Bau Amis
Mayat Wanita di Bandara, Pria Ini Diburu Polisi
Ini Cara Mabes Polri Tes Keperjakaan Calon Polisi